PT Freeport : Kerugian Negara & Kemiskinan Masyarakat Papua

Tahukah anda bahwa tambang emas terbesar di dunia itu adalah di Grasberg Papua - Indonesia dgn produksi 40.9 ton per tahun ? Jika 1 gram emas = 300 ribu. 1 kilogram = 300 juta. 1 ton = 300 M. 40.9 ton = 12.3 Trliun/ tahun. Itulah produksi "sampingan" PT. Freeport. Kenapa disebut produksi sampingan PT. Freeport, karena PT. FI produksi utamanya adalah tembaga yg besarnya 18 juta ton. Perak 3400 ton.

Kandungan emas terbukti di tambang Grasberg Papua saja (belum termasuk area tambang freeport di area lain di papua) = 1600 Ton. Dengan harga 300 ribu/ gram (harga pasar sdh di atas 400 ribu/gram) didapatkan total = 480 triliun. 50% saja kembali ke Papua, sudah kaya raya. Jika 480 triliun itu dibagi ke 2.8 juta penduduk Papua. Rata-rata per orang punya kekayaaan = Rp. 171 juta per orang, termasuk bayi yang baru lahir.

Itu baru dari emas di 1 (baca : satu) gunung emas di Papua dari belasan gunung emas yang dimiliki. Dan hanya baru dari emas saja. Belum lainnya. Dari hasil tembaga di Grasberg saja ( tidak termasuk lainnya) Freeport menghasilkan USD. 178 milyar atau Rp. 1.600 triliun. Jika 1.600 triliun tersebut dibagi rata ke 2.8 juta penduduk Papua, masing-masing per orang akan menerima = Rp. 5.715 juta. Hampir 6 milyar/orang.

Ditambah produksi perak yang terdapat di area tambang Garsberg saja. Total pendapatan freeport adalah USD 298 Milyar atau Rp. 2.682 triliun. Jika Rp. 2.682 triliun hasil kekayaan emas, tembaga dan perak yang di Grasberg Papua itu saja dibagi 2.8 juta penduduk = Rp. 9.8 milyar !!  Penduduk Papua punya pendapatan perkapita Rp. 9.8 M selama 47 tahun atau rata-rata ICP = Rp. 208 juta per tahun. Hanya dari Grasberg !!  Tapi tahukah anda berapa royalti yang dibayar freeport dan seluruh usaha tambang mineral di Indonesia? Hanya Rp. 12 Triliun / tahun.

Contoh : tahun 2007, pendapatan yang dilaporkan Freeport USD 5.13 Milyar. Pajak yang dibayar hanya USD. 1.3 milyar dan royalti USD 133 juta. Berapa keuntungan PT. Freeport tahun 2007 itu setelah dipotong pajak dan royalti ? USD 3.234 juta atau Rp. 29 triliun !!!!

 

Adalah negara di dunia ini yang "sebodoh" Pemerintah RI? Dimana-mana hasil tambang itu lebih 50% nya dinikmati negara. Bukan kontraktor ! Bagaimana bisa diterima akal sehat, negara terima pendapatan total hanya 13 Triliun sedangkan PT Freeport untung bersih 29 Triliun? (2007).

Total pendapatan PT. Freeport 2004-08 = USD 17.893 milyar atau Rp. 161 triliun. Total utk RI = USD 4.481 milyar atau Rp. 40 Triliun. Hebatkan? Freeport untung bersih Rp. 121 triliun kurun waktu 2004-08, penerimaan negara hanya 40 triliun dari laba kotor Rp. 161 Triliun. Sebagai bentuk sedekah, PT. freeport keluarkan 1% untuk rakyat Papua. Selama kurun waktu 2004-2008 rakyat Papua dapat 1% atau Rp. 1.61 Triliun.

Apakah negara kita pernah audit berapa sebenarnya kandungan emas, tembaga, perak dan lain lain yang ada dikonsesi tambang Freeport? Tidak pernah. Padahal luas tambang grassberg itu hanya seperlima dari luas tambang Freeport yg 2.6 juta ha atau 6% dari luas papua. Jika kita punya presiden yang mau nasionalisasi tambang Freeport kayak venezuela atau bolivia, RI tidak perlu mengemis cari utang ke Bank Dunia.

Saya kaget ketika wamen ESDM bilang pajak batubara kita hanya 25% dan royalti max 6%. total 31%. negara rugi, kontraktor kaya raya. Bagaimana bisa, batubara yang lebih gampang exploitasinya dikenakan royalti dan pajak bagian negara yang lebih rendah dibandingkan migas? Edan ! Harusnya batubara dan tambang mineral lainnya juga diperlakukan seperti migas. 70-80% bagian untuk negara, 20-30% utk kontraktor.

Semua elemen bangsa, utamanya DPR harus berani desak pemerintah realisasikan Pasal 33 UUD kita. Sudah saatnya kita berhenti jadi bangsa pengemis. Tahukah anda sebagian besar galian tambang di Freeport itu tidak diolah di Papua tapi tanahnya langsung dikapalkan dan dikirim ke luar negeri?

 

Dulu Bakrie dapat 10% saham divestasi Papua tapi setahun kemudian dijual lagi dengan harga berlipat-lipat kejar rente aja. Kita bisa harapkan renegosiasi kontrak tambang-tambang kita pada SBY. SBY sudah akui AS sebagai negara keduanya. Dia tidak peduli dengan nasib rakyat RI.

 

Apakah Jakarta/ Freeport pernah peduli dengan Papua? Apakah ada SD, SMP, SMA, PT terbaik dibangun di Papua? Tidak. Supaya rakyat Papua tetap bodoh. Apakah Jakarta/Freeport ada bangun jalan lintas papua? Tidak ada. Supaya akses ke tambang-tambang kekayaan alam itu tidak bisa ditembus publik.

China menawarkan pembangunan jalan trans papua gratis kepada RI. RI menolak karena AS tidak setuju. Adakah Rumah sakit terbaik dibangun di Papua? Tidak ! Rakyat Papua tidak pernah mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik. Infrastruktur publik di Papua paling buruk di seluruh Indonesia. Disengaja demikian agar papua tidak bisa maju. Rakyatnya tak boleh pintar.

Rakyat papua yang mau dapatkan sekolah dan pelayanan kesehatan terbaik harus ke Jawa. Sekolah di UGM atau berobat di Jakarta/Surabaya. Padahal Papua adalah daerah yang tingkat penyebaran aids nya tertinggi di Indonesia, kenapa bisa Jakarta tidak peduli? Sengaja ?

Jakarta menyuap Papua dengan bikin kaya dan bikin mabok elit Papua. Membiarkan korupsi gila-gilaan oleh pejabat-pejabat Papua. Rakyatnya menderita. Papua punya semuanya : emas, tembaga, migas, perak, uranium, hutan, laut yang kaya ikan, bahkan batubara. Kemana itu semua?

China dengan cadangan devisanya terbesar dan butuh pekerjaan/investasi telah sukses bangun infrasturktur gratis di Afrika. RI menolak. Sama halnya ketika Malaysia tawarkan jembatan Semananjung Malaka - Sumatera gratis ke RI. Hatta Rajasa menolak. Takut.

Saya pernah berkunjung ke HPH PT. Irmasulindo di Papua. Kalo tidak salah dapat konsensi 390.000 ha. Kayu-kayu Papua ditebang, dijual. Setelah kayu-kayu hutan habis ditebang, lahan ditanami kelapa sawit. Benar-benar kekayaan alam yang luar biasa. Apakah ada untuk rakyat Papua? Hutan di Papua menurut karyawan PT. Irma sulindo lebih gampang ditebang daripada hutan di sumatera. Geografinya lebih mudah. Kayak ATM bank.

Saya pernah ketemu dengan karyawan Freport warga asli Papua. Tamatan Australia. Dia tidak bisa jadi direksi. Jabatan GM mentok. Ga boleh. Lalu dia datang ke jakarta beserta beberapa orang tokoh Papua. Menginap di hotel sentral pramuka. Mau ketemu Fredy Numberi, Hatta, Mustafa, SBY. Mereka mau nuntut ada warga asli Papua jadi direksi di Freeport. Ujung-ujungnya dia ditawari uang USD 2 juta dan diancam. Disuruh pulang. Oh ya..ydng fasilitasi karyawan Freeport yang mau nuntut jadi direksi Freport Indonesia itu adalah Henky Luntungan dan Subur Budisantoso, elit PD. Gagal.

Saya baca hasil riset Marwan Batubara tentang Papua dan Freeport. Mau menangis lihat negara ini dirampok oleh elitnya sendiri. Tidak usah jauh-jauh anda datang ke Jayapura. Pagi-pagi anda pasti mudah jumpai warga asli papua pake koteka, mabuk dan minta uang.. mengemis. Tahun 1986 Amin Rais yang pertama sekali angkat isu Freeport jadi isu nasional. Suharto marah. Amin Rais jadi musuh negara. Sekarang Amin sudah pikun ?

Fakta Peristiwa GESTOK (G30S)

Tentang Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia ( G30S PKI ) secara mendalam dan kejanggalan di dalamnya

 

Ada tanda tanya yang menggelantung hampir pada setiap aspek Gerakan 30 September. Mengapa sebuah gerakan yang menyata- kan diri kepada umum pada 1 Oktober menamai dirinya dengan tanggal hari sebelumnya? Mengapa sebuah gerakan yang menyatakan diri sebagai murni tindakan intern Angkatan Darat juga memutuskan men- demisionerkan kabinet Presiden Sukarno dan membentuk pemerintahan baru atas dasar “dewan revolusi”? Mengapa sebuah gerakan yang menya- takan diri sebagai usaha untuk mencegah kup terhadap Presiden Sukarno tidak tegas-tegas menyatakan bahwa ia akan tetap menjadi presiden di dalam pemerintahan yang baru ini? Mengapa sebuah gerakan yang ingin mengganti pemerintah tidak menggelar pasukan untuk menguasai ibu kota sesuai dengan prosedur klasik dalam kudeta? Mengapa gerakan ini tidak menculik Mayor Jenderal Suharto atau bersiap untuk mengha- dapi pasukan-pasukan yang ada di bawah komandonya? Gerakan 30 September tampak sebagai kemelut yang kusut tanpa kepaduan. Bertahun-tahun banyak orang berusaha mencerna apa kiranya logika pokok dari G-30-S. Orang harus berpikir bahwa para pelakunya bukanlah orang-orang yang menderita schizofrenia, tolol, atau berkecen- derungan bunuh diri. Mereka pasti mempunyai tujuan-tujuan tertentu di dalam benak mereka dan tentu juga telah merancang tindakan dan pernyataan mereka sebagai sarana yang cukup efektif untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Bisa saja mereka salah membaca situasi politik dan salah menghitung kemampuan mereka sendiri, tapi tentu mereka tidak akan melangkah maju dengan G-30-S tanpa ada rencana yang masuk akal bagi mereka.

Ada empat pendekatan pokok untuk mengurai keganjilan-kegan- jilan G-30-S dan menetapkan semacam koherensi terhadapnya. Menurut penjelasan pihak militer Indonesia, sejak hari-hari pertama Oktober sampai sekarang, G-30-S merupakan siasat PKI sebagai sebuah institusi untuk merebut kekuasaan negara. Gerakan ini bukan sekadar sebuah pemberontakan atau kup, tapi awalan revolusi sosial secara menyelu- ruh untuk melawan semua kekuatan nonkomunis. Dua ilmuwan dari Cornell University, Anderson dan McVey, dalam analisis mereka pada Januari 1966, mengemukakan pembacaan alternatif terhadap G-30-S. Mereka menggarisbawahi pernyataan G-30-S sendiri, yaitu sebagai putsch intern Angkatan Darat yang dilakukan oleh perwira-perwira bawahan. Pendekatan ketiga, yang dikemukakan ilmuwan politik Harold Crouch, bermaksud membuktikan bahwa pada hakikatnya G-30-S merupakan kegiatan para perwira yang tidak puas tapi PKI juga memainkan peran pendukung yang kuat. Pendekatan keempat dipelopori seorang sosiolog Belanda, W.F. Wertheim, mengemukakan hipotesis bahwa Suharto dan para jenderal Angkatan Darat antikomunis mengorganisasikan G-30-S melalui agen ganda (khususnya Sjam) agar dapat menciptakan dalih untuk menyerang PKI dan menggulingkan Sukarno. Izinkanlah saya mengurai- kan keempat pendekatan tersebut secara rinci satu demi satu.1

G-30-S SEBAGAI USAHA KUDETA PKI

Dalam memoarnya Suharto menyatakan sudah menduga PKI mendalangi G-30-S ketika mendengar pengumuman radio yang pertama pada pagi hari 1 Oktober, “Deg, saya segera mendapatkan firasat. Lagi pula saya tahu siapa itu Letkol. Untung. Saya ingat, dia seorang yang dekat, rapat dengan PKI, malahan pernah jadi anak didik tokoh PKI, Alimin.”2

Asisten Suharto untuk urusan intelijen di Kostrad, Yoga Sugama, dalam memoarnya (yang ditulis dalam gaya orang ketiga oleh para penulis yang ia sewa) menyatakan yakin G-30-S itu dipimpin oleh PKI bahkan sebelum Suharto berpikiran demikian, “Yoga adalah orang pertama di Kostrad yang memastikan bahwa penculikan para Jenderal Angkatan Darat di penghujung bulan September 1965 [sic], dilakukan oleh anasir- anasir PKI. Beberapa perwira tampak ragu-ragu dengan kesimpulan- nya itu karena pada pagi hari 1 Oktober belum diperoleh bukti-bukti yang mendukung kesimpulan tersebut.” Konon Sugama mengatakan kepada mereka yang meragukannya itu, “Ini mesti perbuatan PKI. Kita tinggal mencari bukti-buktinya.” Sugama menyombongkan diri sebagai orang pertama yang meyakinkan Suharto bahwa PKI bersalah sehingga mengubah firasat Suharto menjadi keyakinan yang tidak tergoyahkan.3

Penuturan Sugama itu memberi kesan bahwa jenderal-jenderal Kostrad sudah menengarai sang dalang sebelum mendapatkan satu pun bukti yang pasti. Kesimpulan sudah datang sebelum pembuktian.

Suharto tidak serta-merta menuduh PKI sebagai pihak yang ber- tanggung jawab terhadap G-30-S. Adalah para perwira bawahannya yang memobilisasi sejumlah pimpinan politik anti-PKI untuk melancarkan tuduhan. Hanya satu hari sesudah G-30-S meletus, seorang jenderal antikomunis, Brigadir Jenderal Sucipto, membentuk organisasi yang dibuat tampak seperti organisasi sipil dengan nama Kesatuan Aksi Peng- ganyangan Gerakan 30 September (KAP Gestapu). Sesudah mengadakan rapat tertutup para pimpinan kelompok ini menyelenggarakan konpe- rensi pers pada 4 Oktober. Yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang semacam Subchan Z.E. dari Nahdlatul Ulama, yang sejak lama bekerja sama dengan para perwira Angkatan Darat yang anti-PKI.4 Dengan adanya kerja sama sebelumnya, mereka mampu dengan cepat mengor- ganisasikan diri.

Pada Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober, Angkatan Darat bukannya menyelenggarakan parade militer sebagaimana yang sudah dijadwalkan, dengan barisan demi barisan pasukan berderap memamerkan persenjataan mutakhir, melainkan mengadakan prosesi pemakaman besar-besaran untuk tujuh perwira yang terbunuh. Pada hari itu juga Angkatan Darat menyiarkan buku setebal 130 halaman yang disusun cepat, berisi catatan tentang rangkaian kejadian-kejadian pada 1 Oktober dan menuduh PKI sebagai dalang di balik peristiwa itu.5 Rupanya 5

Oktober menjadi hari ketika pimpinan Angkatan Darat memutuskan untuk memulai serangan terhadap PKI. Menurut warta CIA yang dikirim dari Jakarta, pada hari itu jenderal-jenderal tertinggi Angkatan Darat bersidang dan bersepakat untuk “melaksanakan rencana meng- ganyang PKI.”6 Di bawah arahan Suharto dengan cepat Angkatan Darat mengerahkan massa sipil dan menyebarkan propaganda anti-PKI melalui pers (yang seluruhnya sudah di bawah kendali Angkatan Darat sejak akhir pekan pertama Oktober). Sebuah kisah sensasional melukiskan bagaimana anggota PKI menyiksa, menyayat-nyayat, dan memotong kemaluan para jenderal tawanan mereka. Ketika koran-koran dan stasiun radio mulai melansir cerita-cerita mengerikan tentang PKI, massa yang digalang tentara bergerak dengan amuk yang mematikan. Pada 8 Oktober mereka membakar habis gedung CC-PKI di Jakarta dan menyerang kantor-kantor tiap organisasi yang dianggap terkait dengan PKI. Rumah para pimpinan PKI di Jakarta dibakar atau disita.7

Bahkan pada kemuncak penindasan kejam pada akhir 1965 dan awal 1966, masyarakat belum memperoleh bukti bahwa PKI mendalangi G-30-S. Masyarakat tidak mempunyai alasan mendesak untuk tidak mempercayai pernyataan Untung bahwa “Gerakan 30 September adalah gerakan semata-mata dalam tubuh Angkatan Darat” atau pernyataan Politbiro CC-PKI pada 6 Oktober yang menegaskan bahwa “PKI tidak tahu menahu tentang G-30-S dan peristiwa itu adalah intern AD.”8

Memang benar, Untung agaknya tak mungkin menjadi pimpinan suatu intervensi ambisius dalam politik nasional serupa G-30-S. Ia mempunyai reputasi sebagai seorang prajurit yang berani dan sederhana, bukan pengatur siasat yang lihai dan cukup percaya diri untuk mengorganisa- sikan aksi semacam itu. Tabiat Untung yang demikian memberi kesan bahwa ada kekuatan-kekuatan lain yang terlibat di dalam G-30-S, lebih dari prajurit-prajurit patriotik yang tidak suka kepada perwira-perwira atasan mereka. Tapi purbasangka demikian tidak cukup untuk menarik kesimpulan bahwa PKI merupakan pembantu terselubung di belakang Untung.

PKI jelas mendukung G-30-S, sebagaimana ternyata dalam editorial Harian Rakjat pada 2 Oktober, yang memuji G-30-S sebagai patriotik dan revolusioner. Tapi editorial itu tidak memberikan bukti bahwa PKI- lah yang memimpin G-30-S, terutama karena editorial itu menyatakan bahwa G-30-S merupakan “persoalan intern Angkatan Darat.” Demikian juga keikutsertaan ratusan anggota sayap pemuda PKI (Pemuda Rakjat) di dalam aksi itu tidak membuktikan kepemimpinan partai di dalam G-30-S. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa peranannya lebih dari apa yang belakangan dinyatakan oleh sementara pimpinan partai, seperti Njono: tenaga bantuan untuk putsch intern Angkatan Darat. Usul dari beberapa pimpinan PKI di daerah-daerah luar Jakarta untuk membentuk dewan-dewan revolusi setempat, sesuai dengan dekrit pertama Letnan Kolonel Untung, sekali lagi hanya menunjukkan bahwa partai sungguh- sungguh mendukung aksi tersebut, tetapi ia bukanlah yang memimpin. Kehadiran Aidit di pangkalan AURI Halim tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perannya lebih dari sekadar penonton atau penasihat yang menyetujui G-30-S.9

Pusat Penerangan Angkatan Darat menerbitkan seri tiga jilid buku dari Oktober sampai Desember 1965, dengan maksud membuktikan bahwa PKI “mendalangi” G-30-S. Bukti-bukti yang diajukan dalam penerbitan ini tidak substansial, bergantung pada situasi tertentu (circum- stantial), atau tidak andal. Bukti utama ialah pengakuan Untung (yang ter- tangkap di Jawa Tengah pada 13 Oktober) dan Latief (ditangkap pada 11 Oktober di Jakarta), bahwa mereka adalah antek-antek PKI.10 Angkatan Darat mengutip laporan interogasi dari kedua perwira itu. Kiranya tidak mungkin bahwa masing-masing perwira tersebut dengan bersungguh- sungguh dan sukarela mengaku bekerja untuk kepentingan PKI. Saya mempunyai salinan laporan interogasi Latief (bertanggal 25 Oktober 1965), dan memang benar ia mengaku mengikuti perintah-perintah PKI. Namun, ia menyatakan, pada pembelaannya pada 1978, bahwa saat itu ia mengalami infeksi luka akibat tusukan bayonet di kakinya dan dalam keadaan setengah sadar.11 Dalam mahkamah pengadilan atau mahkamah sejarah yang layak di mana pun, kesaksian yang diperoleh di bawah tekanan dan dengan siksaan tidak dapat diterima. Dalam sidang-sidang pengadilan mereka kemudian, baik Untung maupun Latief, menyangkal laporan-laporan interogasi mereka, dan bersikeras bahwa mereka, sebagai perwira militer, telah memimpin G-30-S. PKI, mereka menegaskan, diajak ikut serta hanya sebagai tenaga bantuan.12

Mengingat bahwa penjelasan Suharto dipaksakan dengan kekuatan senjata dan bukan kekuatan penalaran, tidak banyak tentangnya yang patut dipertimbangkan. Angkatan Darat tidak pernah membuktikan tuduhannya. Orang harus curiga ketika tuduhan sebagian didasarkan atas propaganda palsu dan sebagian lagi atas dasar kesaksian yang diperoleh melalui siksaan. Pengakuan dua tokoh pimpinan PKI, Njono dan Aidit, yang diterbitkan oleh pers Angkatan Darat pada akhir 1965 merupakan pemalsuan yang terang benderang.13 Demikian juga kisah yang disiarkan besar-besaran tentang perempuan-perempuan peserta G-30-S yang menyiksa dan memotong kemaluan tujuh perwira tangkapan mereka di Lubang Buaya, ternyata merupakan rekayasa, barangkali ciptaan para ahli perang urat syaraf.14 Sekalipun arus propaganda terus membanjir selama tiga puluh tahun lebih, tentara Suharto tidak pernah membuk- tikan bahwa PKI telah mendalangi G-30-S.

Saat membidik PKI sebagai “dalang” G-30-S, militer Suharto tidak dapat menjelaskan satu fakta dasar: G-30-S dilakukan oleh personil militer, yaitu Letnan Kolonel Untung dan pasukannya dari pasukan kawal kepresidenan, Kolonel Latief dan pasukannya dari garnisun Jakarta, Mayor Soejono dan pasukannya dari pangkalan AURI Halim, Kapten Sukirno dan pasukannya dari Batalyon 454 Jawa Tengah, dan Mayor Soepeno dan pasukannya dari Batalyon 530 Jawa Timur. Demikian juga halnya di Jawa Tengah, kekuatan G-30-S terutama terdiri dari perwira- perwira Angkatan Darat dan bukan para aktivis partai. Sekali lagi tidak ada bukti kuat tentang kehadiran PKI secara dominan. Apa pun persisnya keterlibatan anggota-anggota partai tertentu, ketika itu mereka tampak berada di pinggiran aksi yang dilakukan oleh personil militer. Versi rezim Suharto hanya dapat benar jika orang berasumsi bahwa perwira-perwira Angkatan Darat yang terlibat itu menempatkan diri mereka di bawah PKI dan mereka bersedia menjalankan perintah partai seperti robot.15

Benedict Anderson dan Ruth McVey benar dengan penjelasannya dalam “analisis awal” Januari 1966 bahwa PKI bukanlah dalang. Sampai saat itu tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk tuduhan yang muncul baik di dalam berita-berita pers maupun pernyataan-pernyataan Angkatan Darat. Maka yang lebih masuk akal ialah menjelaskan G-30-S sebagai suatu putsch intern Angkatan Darat.

Isu tentang keterlibatan PKI menjadi lebih ruwet segera setelah Anderson dan McVey menyelesaikan laporan mereka. Pada sidang pe- ngadilan Njono dan Untung dalam Februari dan Maret 1966, nama- nama dua anggota PKI – Sjam dan Pono – disebut-sebut sebagai anggota kelompok inti komplotan. Untung mengatakan bahwa Sjam dan Pono adalah wakil-wakil Aidit, yang membantu G-30-S namun tidak memim- pinnya.16 Peranan mereka, menurut Untung, tidak berarti. Mereka tampil semata-mata untuk meyakinkan bahwa “PKI akan memberikan bantuan dari tenaga massa.”17 Ia dan perwira-perwira militer lain menginginkan adanya tenaga bantuan untuk mendukung aksi-aksi mereka, sehingga mereka berpaling kepada PKI yang dapat mengerahkan ribuan pemuda, yang baru saja menerima latihan kemiliteran singkat di pangkalan udara Halim. Namun Untung kemudian mengubah versinya sendiri mengenai rangkaian peristiwa itu, dengan menyatakan bahwa bantuan Sjam termasuk menuliskan konsep dekrit pertama G-30-S tentang pemben- tukan dewan-dewan revolusi.18 Pimpinan inti yang lain, Mayor Soejono dari AURI, sebagai saksi dalam persidangan Njono, membuat Sjam dan Pono terlihat terlibat lebih jauh lagi di dalam G-30-S. Ia mengatakan bahwa Sjam adalah pimpinan perencana G-30-S, “Saudara Sjam jang merupakan seorang tokoh dari PKI jang kami lihat dan kami ketahui merupakan orang jang memegang penentuan dalam rapat maupun pertemuan-pertemuan itu.”19 Karena Soejono menyatakan bahwa Sjam juga dikenal dengan nama Sugito, banyak pengamat menduga Sjam, tokoh yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, pastilah nama samaran dari Tjugito, anggota Central Comite PKI yang dimunculkan dan salah seorang dari empat puluh lima orang yang duduk dalam Dewan Revolusi Indonesia.20 Identitas Pono juga sama tidak jelas. Penying- kapan tentang Sjam dan Pono melahirkan kerutan baru dalam kisah ini. Apakah Untung dan Soejono menceritakan kebenaran? Siapakah dua orang ini? Apa posisi mereka di dalam PKI? Apa pula peranan mereka dalam G-30-S?

Semula alur kisah Angkatan Darat menampilkan Sjam dan Pono tidak lebih sebagai fungsionaris yang tak dikenal di dalam organisasi PKI. Diduga mereka bawahan langsung Aidit, yang melaksanakan perintah-perintahnya. Tapi Angkatan Darat tidak menjelaskan bagaimana dua orang ini dapat mengorganisasi sekelompok perwira militer dan memimpin G-30-S. Wartawan Amerika John Hughes, yang menulis pada awal 1967, sambil lalu menyebut dua orang itu sebagai wakil- wakil PKI dalam G-30-S.21 Namun, alur kisah resmi ini berubah secara substansial sesudah mantan anggota Politbiro Soejono Pradigdo meng- khianati kawan-kawan lamanya ketika ia ditangkap pada Desember 1966. Angkatan Darat mulai menggunakan laporan interogasinya (teks ini tidak dibuka untuk umum) sebagai dasar pernyataan bahwa PKI membentuk organisasi rahasia yang bernama Biro Chusus (BC) untuk menyusup ke tubuh militer dan menggarap simpatisan partai

di kalangan perwira. Sjam disebut sebagai kepala Biro Chusus ini dan Pono sebagai asistennya. Walaupun nama-nama Sjam dan Pono sudah muncul di persidangan Mahmilub pada 1966, istilah “Biro Chusus” belum disebut-sebut.22 Angkatan Darat menggunakan informasi dari Pradigdo ini untuk menambah sebuah simpul baru dalam alur kisahnya: PKI mengorganisasi G-30-S melalui Biro Chusus Sjam dan Pono. Satu kekurangan dalam alur kisah sebelumnya – tidak adanya wahana antara partai dan para perwira militer – dibenahi dengan tambahan Biro Chusus tersebut. Dengan memperhatikan informasi baru ini, seorang sejarawan yang mengabdikan dirinya kepada Angkatan Darat, Nugroho Notosu- santo, dan juga penuntut umum Mahmilub Ismail Saleh, memasok rezim Suharto dengan kisah baru melalui buku mereka The Coup Attempt of the “September 30th Movement” (terbit pertama kali pada April 1967).23

Penangkapan Sjam pada Maret 1967, rupanya berkat pengkhianatan Pradigdo yang memberitahukan tempat-tempat persembunyian partai, memungkinkan Angkatan Darat menerbitkan informasi lebih banyak lagi mengenai Biro Chusus. Sebagai saksi dalam sidang 1967 dan sebagai tertuduh dalam persidangannya sendiri pada 1968, Sjam secara mengejutkan mudah buka mulut. Menurut kesaksiannya, Aidit memerintahkannya untuk melaksanakan G-30-S. Sjam menjelaskan bahwa beberapa anggota Politbiro dan Central Comite mengetahui adanya Biro Chusus, tetapi tidak tahu-menahu tentang kinerjanya. Biro Chusus tetap ada di luar struktur formal partai dan berfungsi khusus di bawah komando Aidit. Organisasi bawah tanah partai inilah, menurut Sjam, yang meyakinkan berbagai perwira militer agar ikut dalam G-30-S. Semua buku yang disponsori pemerintah, seperti misalnya buku putih 1994, mendasarkan uraian mereka pada kesaksian Sjam itu.24

Versi pemerintah, dalam dua hal pokok, merupakan perluasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari kesaksian Sjam. Apabila Sjam menyatakan hanya Aidit yang memerintahkan Biro Chusus untuk meng- organisasi G-30-S, Angkatan Darat menyatakan badan pimpinan partai yang lebih besar, yaitu Central Comite, yang mengambil keputusan.25

Sementara Sjam melukiskan G-30-S sebagai pembersihan terhadap jenderal-jenderal sayap kanan yang bekerja untuk kekuatan neokolonialis, Angkatan Darat menggambarkannya sebagai suatu percobaan kudeta. Karena Angkatan Darat sudah melarang PKI, membunuh banyak pen- dukungnya, dan menahan ratusan ribu orang sebagai tahanan politik, maka institusi ini harus menyatakan bahwa seluruh organisasi partai dari puncak sampai bawah terlibat. Angkatan Darat harus menunjuk Central Comite PKI sebagai otak G-30-S. Untuk memberi pembenaran pada kehebatan penindasan, Angkatan Darat harus menampilkan aksi G-30-S sebagai kup yang mengancam seluruh struktur pemerintah.

Laporan CIA 1968 mengikuti garis rezim Suharto dan menyatakan bahwa melalui Biro Chusus itulah PKI merancang dan melaksanakan G-30-S. Seperti dalam buku Notosusanto dan Saleh sumber utama yang dipakai ialah transkrip interogasi para pemimpin G-30-S. Laporan itu tidak mencatat bahwa beberapa pimpinan G-30-S menolak keabsahan transkrip-transkrip itu dalam persidangan mereka dan menyatakan bahwa mereka diancam dengan kekerasan jika menolak membubuh- kan tanda tangan.26 CIA mengakui bahwa jawaban-jawaban mereka mungkin merupakan hasil paksaan, namun terus-menerus menggunakannya sebagai dasar narasinya. Laporan ini disertai sebuah lampiran yang membenarkan penggunaan sumber-sumber itu. Penulis laporan, belakangan diketahui sebagai Helen-Louise Hunter, seorang agen CIA yang mengkhususkan dirinya pada masalah komunisme di Asia, berargu- men bahwa laporan-laporan interogasi tersebut dapat dipercaya karena adanya “kesamaan yang mencolok dalam cerita-cerita yang dituturkan oleh Untung, Latief, Soejono, dan Supardjo.” Kesamaan yang demikian, sejauh memang ada, dapat diterangkan justru karena paksaan interogator agar mereka menerima alur cerita Angkatan Darat sendiri.27 Metodologi CIA merupakan cacat yang tidak dapat diperbaiki: orang tidak dapat bersandar pada pernyataan para tahanan suatu kekuatan militer yang secara rutin melakukan penyiksaan, terutama ketika kekuatan tersebut sejak 2 Oktober bertekad menempatkan PKI sebagai dalang (atau “mencari bukti-buktinya,” seperti ditulis Yoga Sugama). Orang dapat juga menulis sejarah ilmu sihir Eropa dengan menggunakan pengakuan- pengakuan di hadapan Inkuisisi sebagai kebenaran.

Pelahap penjelasan rezim Suharto tentang G-30-S di Amerika Serikat melampaui ruang-ruang di markas besar CIA di Langley, Virginia. Bagi para penulis antikomunis garis keras, tingkat pembuktian yang diperlukan tidak terlalu tinggi saat mereka berasumsi bahwa G-30-S merupakan manifestasi cara kekerasan, yang sudah dapat diramalkan, dari kaum komunis untuk merebut kekuasaan negara. Mereka berpegang pada parodi yang digunakan Anderson dan McVey tentang citra PKI sebagai gergasi, seakan-akan partai ini telah “digerakkan oleh ambisi kelewat pongah dan kebutuhan bawaan untuk menyatakan dirinya melalui kekerasan.”28 Ilmuwan politik yang produktif Justus M. van der Kroef menulis serangkaian artikel pada akhir 1960-an dan awal 1970-an dan melemparkan kesalahan G-30-S sepenuhnya kepada PKI. Menurut dugaannya, PKI sudah mengerahkan kekuatan pada 1965, memulai tindakan ofensif, dan merencanakan kudeta. Dalam pandangan Kroef, G-30-S merupakan konsekuensi wajar dan sudah dapat diramalkan dari gerak gigih partai meraih kekuasaan.29 Dalam denyut serupa ilmuwan politik yang mempunyai hubungan dekat dengan militer Indonesia, Guy Pauker, menulis laporan untuk Rand Corporation yang menunjukkan kelaiksalahan PKI sebagai suatu kebenaran tak terpungkiri.30 Menulis untuk khalayak yang lebih luas, wartawan Arnold Brackman mengajukan dua penjelasan tentang peristiwa 1965 yang memamah biak alur baku penjelasan dari rezim Suharto.31 Pengkajian terhadap buku Notosusanto dan Saleh serta penerbitan-penerbitan dari van der Kroef, Pauker, dan Brackman akan menghadirkan bukti-bukti tercemar serupa yang dikemas dengan cara berbeda-beda. Pada akhirnya, satu-satunya bukti bahwa PKI memimpin G-30-S adalah karena Angkatan Darat menyatakan demikian.

Satu cacat kasat mata dalam narasi rezim Suharto pasca-1967 tentang Biro Chusus adalah narasi itu sangat bergantung kepada kesaksian seseorang yang mengakui bahwa menipu adalah pekerjaannya. Sjam seorang tokoh yang tak dikenal. Ia tidak pernah muncul sebagai pemimpin PKI. Ia mengaku bahwa ia sedemikian dipercaya oleh Aidit sehingga ditugasi untuk melakukan operasi yang rumit dan tinggi taruhannya, yaitu membersihkan para panglima puncak Angkatan Darat. Tingkah laku dan gaya bicara Sjam yang dipertontonkannya di ruang sidang tidak memberi kesan bahwa ia seorang pemimpin partai yang berpengaruh. Jika ia berhasil menanjak ke posisi yang demikian tinggi dan penting di dalam partai, mengapa ia begitu santai membocorkan rahasia-rahasia partai di persidangan Mahmilub? Mengapa tutur katanya tidak lebih mendekati tutur kata pimpinan partai yang lain, seperti Sudisman, satu- satunya anggota Dewan Harian Politbiro yang selamat?32 Keterangan Sudisman pada persidangannya dalam Juli 1967 penuh dengan kebulatan tekad yang gagah dan kepercayaan tak tergoyahkan kepada kekuatan partai dan proletariat. Sjam, yang bertekuk lutut di depan mahkamah militer, tampak seperti permaklum-an buruk bagi seseorang yang se- mestinya menjadi padanan kepala KGB jika partai berhasil mengambil alih kekuasaan negara. Dapat dipahami jika ceritanya tentang jaringan klandestin pekerja partai yang menyusupi tubuh militer disambut dengan kecurigaan besar oleh kalangan pengamat. Sekali lagi, Benedict Anderson dan Ruth McVey benar, ketika menulis pada 1978, melon- tarkan keraguan akan kebenaran kesaksian Sjam dan menduga bahwa sangat mungkin Sjam seorang agen ganda yang lebih banyak bekerja untuk militer ketimbang untuk Aidit dan PKI.33 Dalam artikelnya yang belakangan lagi-lagi Anderson menegaskan bahwa identitas Sjam tidak dapat ditetapkan dengan pasti: “Apakah ia mata-mata Angkatan Darat di dalam jajaran orang-orang komunis? Atau dia mata-mata komunis di dalam militer? Atau mata-mata untuk pihak ketiga? Atau mata-mata ketiga-tiganya secara bersamaan?”34

Tidak dapat dibantah bahwa beberapa orang pemimpin dan anggota PKI dengan satu atau lain cara terlibat dalam G-30-S. Sudisman mengaku demikian dalam persidangannya (saya akan kembali ke hal ini dalam Bab 5). Pertanyaan yang belum terjawab ialah bagaimana tepatnya keterlibatan mereka. Siapa-siapa dan badan-badan partai mana saja yang ikut serta? Bagaimana pemahaman mereka tentang G-30-S? Apa alasan mereka? Apa hubungan mereka dengan para perwira militer di dalam G-30-S? Dengan menyalahkan PKI secara menyeluruh, sampai pada anggota-anggota organisasi-organisasi front di tingkat desa yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan G-30-S, rezim Suharto mem- pecundangi PKI dengan melakukan perburuan membabi buta belaka. Jika Angkatan Darat memang bersungguh-sungguh dalam pengumpulan bukti tentang keterlibatan PKI, ia tidak akan bergegas-gegas mengek- sekusi empat dari lima pimpinan puncak partai. D.N. Aidit, justru tokoh yang oleh Angkatan Darat dinyatakan sebagai dalang, ditembak mati di sebuah tempat rahasia di Jawa Tengah pada 22 November 1965, segera sesudah ia tertangkap.35

G-30-S SEBAGAI PEMBERONTAKAN PERWIRA MUDA

Dalam bulan-bulan terakhir 1965, ketika G-30-S masih tetap merupakan misteri bagi setiap orang kecuali bagi mereka yang mempercayai propagan- da militer, Anderson dan McVey menghimpun analisis tentang peristiwa tersebut, dengan membacai berbagai macam surat kabar Indonesia. Seperti sudah saya kemukakan di atas, mereka tidak menemukan bukti bahwa PKI bermain sebagai dalang. Partai belum memobilisasi massanya untuk mendukung G-30-S. Kendati partai menyatakan dukungannya kepada G-30-S melalui surat kabarnya, Harian Rakjat, partai tidak mencurahkan seluruh kekuatannya di belakang G-30-S untuk memastikan keberha- silan gerakan tersebut: “Tak seorang pun keluar di jalan-jalan di Jakarta, dan tidak terlihat adanya koordinasi kegiatan, baik di kota maupun di seluruh tanah air,” tulis Anderson dan McVey.36 Editorial Harian Rakjat 2 Oktober, yang mencerminkan kebijakan resmi partai, secara implisit memerintahkan anggotanya untuk tidak ikut-ikut karena editorial ini menyatakan bahwa G-30-S merupakan urusan intern Angkatan Darat. Jika orang percaya bahwa PKI mengorganisasi G-30-S, kemudian tidak melakukan tindakan apa pun untuk mencegah G-30-S memberosot ke kekalahan, ia harus percaya bahwa PKI memiliki kecenderungan bunuh diri yang mencengangkan. Apa pun kekurangan PKI, sukar dipercaya, seperti ditulis Anderson dan McVey, bahwa pimpinan partai telah “memasang jerat di leher sendiri dan menunggu dinaikkan di tiang lampu terdekat.”37 Mereka mencatat bahwa PKI tidak tampak mempunyai alasan untuk melancarkan kudeta karena partai “telah berjalan sangat baik melalui jalan damai” di bawah pimpinan Presiden Sukarno.38 Dalam hal ini W.F. Wertheim sependapat dengan Anderson dan McVey, “Sejak 1951 strategi PKI didasarkan pada perjuangan legal dan parlementer, dan di bawah pemerintahan Sukarno strategi ini kelihatannya agak meng- untungkan partai, yang menyebabkan segala pikiran tentang perubahan strategi ke arah kekerasan secara mendadak sangat tidak mungkin.”39

Karena G-30-S merupakan operasi militer yang melibatkan sangat sedikit orang sipil, Anderson dan McVey yakin gerakan ini pasti timbul dari dalam tubuh militer sendiri. Mereka memperhatikan bahwa sebagian besar pimpinan G-30-S adalah mantan perwira atau perwira aktif Angkatan Darat dari Kodam Diponegoro, yang meliputi Jawa Tengah. Latief adalah perwira Diponegoro yang dipindah ke Jakarta pada 1962. Untung adalah Komandan Batalyon 454 di Jawa Tengah sebelum penem- patannya di pasukan kawal kepresidenan pada awal 1965. Ia sangat dekat dengan Kolonel Suherman, pimpinan utama G-30-S di Jawa Tengah, selagi mereka sama-sama bertugas di Batalyon 454. Suherman adalah Komandan Batalyon 454 sebelum Untung. Batalyon ini, tentu saja, adalah batalyon yang ikut ambil bagian dalam G-30-S pada 1 Oktober dengan menduduki Lapangan Merdeka. Menarik diperhatikan bahwa satu-satunya daerah di luar Jakarta di mana G-30-S aktif adalah di Jawa Tengah.

Anderson dan McVey memandang G-30-S sebagai semacam pemberontakan dalam Angkatan Darat yang dilancarkan para perwira muda Jawa Tengah yang merasa jijik terhadap gaya hidup dekaden dan orientasi politik pro-Barat para jenderal di SUAD di Jakarta. Para perwira muda ini menganggap staf umum di bawah Yani bersalah karena “tunduk terhadap korupsi masyarakat elite Jakarta, mengabaikan bekas anak buah mereka (Jenderal Yani dan beberapa lainnya adalah mantan perwira Di- ponegoro), dan terus-menerus menentang dan merintangi kebijakan- kebijakan luar dan dalam negeri Presiden Sukarno.”40 Anderson dan McVey berpendapat bahwa G-30-S merupakan usaha untuk mengubah

arah Angkatan Darat menjadi lebih merakyat. Mereka menunjuk kepada pernyataan pertama G-30-S, yang menyatakan bahwa “Jenderal-jenderal dan perwira-perwira yang gila kuasa, yang menelantarkan nasib anak buah, yang di atas tumpukan penderitaan anak buah hidup bermewah- mewah dan berfoya-foya menghina kaum wanita dan menghambur-hamburkan uang negara harus ditendang keluar dari Angkatan Darat dan diberi hukuman setimpal.”

Menurut Anderson dan McVey jaringan perwira Jawa Tengah itu ingin membersihkan Angkatan Darat dari jenderal-jenderal yang korup dan berpolitik konservatif, serta memberi Sukarno kebebasan lebih besar untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya. Untuk membangun kekuatan mereka, perwira-perwira Jawa Tengah ini mengajak orang-orang tertentu dari AURI dan PKI di dalam operasi mereka, sementara merekalah yang memegang kendali kepemimpinannya. Para perwira menginginkan agar PKI tidak hanya menyediakan personil tambahan untuk operasi mereka, tapi juga dukungan politik begitu aksi mereka berakhir. Dengan demikian PKI bukannya menjadi dalang, melainkan korban penipuan dari perwira-perwira itu. Partai telah “diperdaya” sehingga melibatkan dirinya di dalam sebuah aksi yang tidak ia mengerti sepenuhnya.41

Karena pimpinan partai berpikir mereka hanya memainkan sebagian kecil peran dalam drama pihak lain, mereka tidak memandang aksi itu dengan sungguh-sungguh dan tidak membayangkan bahwa mereka akan dipersalahkan jika G-30-S gagal.

Tesis Anderson dan McVey lemah dalam sejumlah hal. Apakah latar belakang Jawa Tengah para perwira itu cukup untuk menjelas- kan bagaimana ikatan mereka sebagai kelompok? Sementara beberapa orang konspirator sebelumnya memang dari Kodam Diponegoro (Latief, Suherman, Untung), beberapa orang lainnya tidak. Soejono dan Supardjo adalah tokoh-tokoh yang berasal usul Jawa Tengah, tetapi mereka tampaknya tidak mempunyai hubungan lama dan akrab dengan perwira-perwira yang lain. Soejono dari Angkatan Udara dan Supardjo dari Kodam Siliwangi, Jawa Barat, Angkatan Darat. Salah satu dari batalyon-batalyon yang terlibat berasal dari Kodam Brawijaya, Jawa Timur. Umumnya putsch dan kup dilancarkan oleh para perwira yang dipersatukan oleh ikatan persaudaraan yang cukup kuat dan sebelumnya telah teruji: mereka bekas kadet-kadet akademi militer dari tahun lulusan yang sama atau perwira-perwira dari kesatuan yang sama atau peserta dalam operasi militer tertentu.42 Tapi G-30-S terdiri dari sekelompok perwira yang sangat berlain-lainan latar belakangnya.

Seandainya Anderson dan McVey benar dalam berpendapat bahwa para perwira militer itulah yang memimpin G-30-S, lalu mengapa strategi militer gerakan ini dirancang dengan sangat compang-camping? Perwira- perwira ini seharusnya mampu merancang aksi militer yang masuk akal, yang tidak akan begitu rentan terhadap serangan balasan. Suatu aksi yang dirancang murni menurut pertimbangan militer barangkali akan berakhir dengan hasil yang berlainan.

Rintangan utama yang menjadi sandungan bagi tesis Anderson dan McVey ada di sekitar pengumuman-pengumuman radio pada siang hari 1 Oktober. Mengapa para perwira yang ingin membersihkan Angkatan Darat dari jenderal-jenderal yang korup dan anti-Sukarno juga memu- tuskan untuk mengumumkan pemerintah baru dari “Dewan Revolusi”? Mengapa mereka tidak puas dengan membersihkan jenderal-jenderal dan kemudian memberi kesempatan Sukarno dengan kewenangan penuh mengambil tindakan lebih lanjut? Mengapa mereka bersusah- payah mencampuri hak istimewa presiden dalam memilih kabinetnya? Karena tidak mempunyai jawaban pasti atas pertanyaan-pertanyaan ini, Anderson dan McVey berspekulasi bahwa pernyataan-pernyataan siang hari itu adalah akibat dari “kekacauan dan kebodohan.” Pernyataan- pernyataan itu merupakan “reaksi panik” terhadap munculnya serangan balasan Suharto dan penolakan presiden untuk mengeluarkan pernyataan terbuka yang memberi dukungan penuh kepada aksi mereka. “Tujuan utama” pernyataan-pernyataan itu “agaknya sebagai usaha mengimbangi ketidaksediaan Presiden bekerja sama yang semakin besar, dengan meraih dukungan dari kelompok-kelompok ‘luar’ dalam masyarakat.” Dengan mengumumkan nama-nama empat puluh lima anggota Dewan Revolusi Indonesia, sebuah “spektrum luar biasa dari tokoh-tokoh yang tak terduga,” G-30-S berharap dapat memperluas basis pendukungnya.43

Jika demikian halnya, timbul pertanyaan: Mengapa G-30-S berusaha memperluas basis dukungannya dengan mengganggu wewenang presiden dan menyatakan bahwa seluruh kekuasaan negara telah jatuh ke tangan gerakan ini? Bukankah tindakan itu tak perlu-perlunya mengundang permusuhan seluruh pendukung Sukarno yang cukup banyak? Ada kesan bahwa G-30-S seharusnya dapat menemukan jalan yang lebih baik untuk menggalang dukungan ketimbang dengan menyatakan adanya perubahan pemerintahan sipil secara drastis seperti itu.

Anderson, dalam artikelnya yang terbit belakangan, telah mengubah penafsirannya terhadap pengumuman-pengumuman radio siang hari itu. Ia sekarang melihat semua itu sebagai petunjuk bahwa G-30-S adalah sebuah jebakan. Pengumuman-pengumuman tersebut dimak- sudkan terdengar konyol dan kontraproduktif. Anderson menulis bahwa rangkaian panjang “kebodohan” dan “kesalahan besar” G-30-S telah menimbulkan kecurigaan “bahwa rangkaian ini disusun dengan sengaja untuk memastikan kegagalan G-30-S.” Pengumuman-pengumuman itu “hanya membingungkan masyarakat, melumpuhkan massa, dan menye- diakan dalih mudah untuk menghancurkan Gerakan 30 September itu sendiri.” Ia menjelaskan kesemrawutan kejadian-kejadian sebagai hasil kerja terampil para perwira Angkatan Darat tak dikenal yang berharap menciptakan suatu dalih untuk menyerang PKI. Dengan mengajukan pendapat bahwa G-30-S memang dirancang untuk gagal, Anderson menyetujui argumentasi Wertheim, yang akan saya uraikan lebih rinci kemudian dalam bab ini.44 Anderson tetap berpegang pada gagasan bahwa PKI bukanlah si dalang. Dalam sebuah wawancara pada 1996 ia menyatakan, “Saya tidak bisa mutlak mengatakan bahwa PKI tidak mempunyai hubungan dengan G-30-S. Tapi saya masih tetap ber- pendapat, bahwa ia bukanlah perancang utama G-30-S.”45

G-30-S SEBAGAI PERSEKUTUAN ANTARA PERWIRA ANGKATAN DARAT DAN PKI

Seperti Anderson dan McVey, Harold Crouch menganggap bahwa kekukuhan Angkatan Darat menyatakan bahwa PKI adalah dalang tidak didukung pembuktian. Dalam bukunya The Army and Politics in Indonesia (1978) ia menyatakan bahwa tidak ada “bukti kuat yang menunjuk- kan bahwa para perwira yang tersangkut dalam Gerakan Tiga Puluh September adalah pendukung setia PKI.” Terdapat “sedikit [informasi] yang menunjukkan bahwa mereka siap mengikuti instruksi partai dengan membabi buta.”46 Dalam merumuskan alternatif terhadap versi resmi pemerintah, Crouch tidak mempercayai bahwa versi sebaliknya yang harus disampaikan, bahwa para perwira militer itu adalah dalang-dalang yang melibatkan anggota-anggota PKI sebagai korban penipuan. Menurut Crouch, bukti-bukti yang muncul dalam persidangan Mahmilub yang digelar sesudah Anderson dan McVey menulis laporan mereka menunjukkan bahwa anggota-anggota PKI yang terlibat dalam G-30-S tidak dapat digambarkan sebagai sosok-sosok terperdaya. Kesaksian-kesaksian di ruang pengadilan menunjukkan bahwa keterlibatan PKI, terutama anggota-anggotanya, Sjam dan Pono, terlalu mendalam untuk dapat disusut sebagai gegabah dan kebetulan. Crouch tidak dapat menerima naskah Cornell yang membebaskan PKI sepenuhnya dari kesalahan. Meski demikian, kesimpulan menyeluruh Crouch sesuai dengan premis dasar naskah Cornell. Ia berpendapat bahwa “inisiatif awal timbul dari tubuh Angkatan Darat.”47 PKI sangat terlibat tetapi tetap sebagai pemain kedua.

Crouch memandang para perwira yang terlibat dalam G-30-S sebagai sekutu-sekutu PKI, bukan sebagai budak-budaknya, “Jelas mereka mau bekerja sama dengan wakil-wakil partai untuk dapat mencapai tujuan mereka. Agaknya semua peserta utama G-30-S mungkin sudah jauh sebelumnya dinilai oleh Biro Chusus dan dipandang memuaskan oleh Sjam dan kawan-kawannya … Walaupun wakil-wakil Biro Chusus merupakan anggota-anggota penting dalam komplotan, sedikit bukti yang menunjukkan bahwa peran mereka dominan.”48 Crouch menggam- barkan G-30-S sebagai hasil kolaborasi yang kokoh antara para perwira militer “progresif ” dengan Biro Chusus PKI.

Versi Crouch dapat dicocokkan dengan versi yang diajukan Sudisman, anggota yang selamat dari Dewan Harian Politbiro CC-PKI, badan yang merupakan inti kepemimpinan partai. (Tiga anggota Dewan Harian yang lain – Aidit, Lukman, dan Njoto – dieksekusi diam-diam oleh militer sekitar akhir 1965. Anggota Dewan yang kelima, Oloan Hutapea, dieksekusi pada 1968 di Jawa Timur). Dalam pidatonya yang terakhir di depan mahkamah militer pada 1967, Sudisman mengajukan pembedaan antara pimpinan tertentu dalam partai yang terlibat dalam G-30-S sebagai perseorangan, dengan partai sebagai sebuah lembaga yang “tidak tahu-menahu tentang G-30-S.” Partai sebagai lembaga, Sudisman menyatakan, memandang G-30-S sebagai peristiwa “intern AD”. Ia menjelaskan bahwa Central Comite tidak pernah membahas tentang G-30-S dan para anggota biasa partai tidak pernah diinstruksikan untuk mendukungnya. Dengan demikian partai tidak bertanggung jawab sebagai sebuah lembaga. Sudisman mengakui bahwa beberapa “tokoh- tokoh PKI, termasuk saya sendiri” telah ikut berperan serta dalam hal-hal yang tidak dirincinya.49 Menurut keterangan Sudisman, sekelompok perwira militer progresif bertindak atas inisiatif pribadi, dan beberapa anggota partai tertentu bertindak atas inisiatif sendiri dan tanpa memberi tahu atau berkoordinasi dengan organisasi-organisasi partai secara formal, memberikan bantuan kepada para perwira tersebut. 

Pimpinan PKI secara perseorangan, paling tidak Aidit dan Sudisman, melibatkan diri di dalam operasi militer rahasia ini dan membawa serta kelompok-kelompok terpilih dari kalangan pendukung PKI. Bagi segelintir pemimpin PKI G-30-S bukanlah merupakan operasi resmi partai. Ia adalah putsch militer yang akan membuahkan hasil yang menguntungkan bagi partai. Pimpinan partai ingin mendukung G-30-S tetapi tidak ingin melibatkan seluruh partai di dalamnya. Sudisman menegaskan bahwa inisiatif dan kepemimpinan G-30-S tetap pada para perwira militer.

Sejauh ini penjelasan Crouch merupakan penjelasan yang paling bijaksana dan beralasan yang dapat diperoleh. Masalahnya terletak pada keterbatasannya. Sementara Crouch memecahkan soal dalang dengan rapih, ia membiarkan soal-soal lain tak terpecahkan. Ia tidak dapat menjelaskan mengapa G-30-S dirancang dengan buruk dan mengapa gerakan ini menyiarkan pengumuman-pengumuman radio di sore hari. Seperti Anderson dan McVey, uraiannya tidak cukup menjelas- kan bagaimana awalnya kelompok perwira militer yang berbeda-beda itu bergabung. Jika mereka yang melahirkan rencana dan mempunyai kemandirian dalam berhadapan dengan PKI, apa yang menjadi dasar kesamaan mereka?

G-30-S SEBAGAI KONSPIRASI PKI



Versi rezim Suharto mulai tampak sangat mencurigakan pada akhir 1990-an ketika informasi tentang latar belakang Suharto muncul. W.F. Wertheim, seorang Belanda pakar keindonesiaan terkemuka, meng- ungkapkan dalam sebuah artikel pendek pada 1970, bahwa Suharto adalah teman dua orang pimpinan G-30-S: Letnan Kolonel Untung dan Kolonel Latief.50 Suharto pergi dari Jakarta ke sebuah kota kecil di Jawa Tengah (Kebumen) pada akhir April 1964 untuk menghadiri pernikahan Untung. Hubungan antara kedua orang ini tentu cukup rapat karena seorang jenderal Angkatan Darat kiranya tidak akan melakukan perjalanan jauh hanya untuk urusan remeh-temeh belaka.51 Suharto juga mengenal Kolonel Latief sebagai teman dekat. Dua orang ini sudah saling mengenal sejak hari-hari perang gerilya melawan Belanda dalam akhir 1940-an. Suharto dua kali bercerita kepada wartawan asing bahwa Latief datang menengoknya pada malam menjelang G-30-S dimulai. Penjelasan Suharto adalah bahwa Latief entah berniat membunuhnya atau memeriksa keberadaannya. Ia tidak mengaku telah berbicara dengan Latief malam itu.52 Bahwa Latief dikurung di penjara di dalam sel isolasi selama bertahun-tahun sebelum diizinkan tampil di depan umum mengesankan bahwa Suharto ada dalam dilema: ia tidak ingin Latief dieksekusi seperti yang lain-lain tapi juga tidak ingin ia berbicara di depan umum.

Wertheim melihat aspek-aspek mencurigakan lain lagi di dalam G-30-S. Suharto tidak termasuk jenderal-jenderal yang diculik, meski ia panglima pasukan yang penting di Jakarta dan merupakan ancaman potensial bagi setiap percobaan pemberontakan atau kup. Pasukan G-30-S tidak memblokade markas Kostrad, walaupun markas itu tidak jauh dari posisi mereka di depan istana. Suharto bergerak bebas dari kantornya di Kostrad sementara pasukan-pasukan pemberontak berkerumun di Lapangan Merdeka langsung di depannya. Suharto, menurut Wertheim, bergerak dengan “efisiensi yang ajaib di tengah-tengah keadaan yang luar biasa membingungkan.”53 Sebagian besar perwira militer di Jakarta tidak tahu harus bertindak bagaimana. Tapi Suharto rupanya tahu persis apa yang diperlukan untuk mematahkan G-30-S.

Misteri identitas Sjam juga menggelitik kecurigaan Wertheim. Rezim Suharto menampilkan Sjam di depan umum pada 1967 dan menyatakan bahwa Sjam ialah orang kepercayaan Aidit, yang dipercaya memelihara hubungan-hubungan di kalangan militer. Wertheim mengemukakan, barangkali sebaliknyalah yang benar bahwa Sjam adalah orang militer yang ditugasi menyusup ke PKI. Tak seorang pun “yang memainkan peranan di dalam PKI atau mempunyai hubungan dekat dengan partai, pernah mendengar tentang tokoh Sjam ini.”54 Kesaksian Sjam tidak dapat dipercaya. Bisa jadi ia seorang agen ganda yang bekerja atas nama unsur tertentu di kalangan militer. Jika benar demikian, kemungkinan ia memainkan “peranan provokator” untuk membawa PKI terlibat dalam sebuah aksi yang direncanakan untuk gagal.55 Dalam karangan berikut- nya pada 1979 Wertheim sekali lagi menuduh Sjam sebagai antek tentara di dalam PKI. Ada “satu orang tertentu sebagai manipulator konspirasi yang lihai: manusia misterius Sjam yang bekerja sebagai agen Angkatan Bersenjata.”56 Sjam bekerja atas nama unsur-unsur antikomunis dalam Angkatan Darat dan diganjar dengan perlakuan istimewa di penjara, “Ia diperlakukan dengan hormat oleh para interogator dan tak seorang pun pernah melihatnya dianiaya atau disiksa selama atau sesudah interogasi.

Ia diberi balas jasa untuk sikapnya yang ‘kooperatif ’ selama persidangan dengan perlakuan yang sangat istimewa baik ketika di penjara Nirbaya dekat Jakarta, maupun belakangan ketika di Rumah Tahanan Militer (RTM). Ia dipindahkan ke RTM atas permintaan sendiri karena rupanya ia merasa lebih aman di sana. Semua ini terjadi kendati putusan hukuman mati telah dijatuhkan atasnya.”57

Kiranya Wertheim benar dalam satu hal: Suharto mengenal dekat baik Latief maupun Untung. Dalam sidangnya pada 1968 Latief mem- benarkan apa yang sudah diakui Suharto: keduanya bertemu pada malam hari 30 September 1965. Tapi ia membantah pernyataan Suharto bahwa keduanya tidak saling berbicara. Latief bersaksi bahwa ia memberi tahu Suharto tentang adanya beberapa perwira Angkatan Darat yang akan mengambil tindakan terhadap Dewan Jenderal, “sehari sebelum kejadian itu saya melapor langsung kepada Bapak Mayjen. Suharto, sewaktu beliau berada di RSPAD [Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat] sedang menunggui putranya yang ketumpahan sup panas. Dengan laporan saya ini, berarti saya mendapat bantuan moril, karena tidak ada reaksi dari beliau.”58 Latief bercerita lebih lanjut. Ia menyatakan bahwa ia juga sudah membicarakan masalah Dewan Jenderal dengan Suharto satu hari sebelumnya (29 September) di kediaman Suharto di Jakarta,

Dua hari sebelum peristiwa tanggal 1 Oktober 1965, saya beserta keluarga mendatangi ke rumah keluarga Bapak Jenderal Suharto di Jalan Haji Agus Salim, yang waktu itu beliau masih menjabat sebagai Panglima Kostrad. Di samping acara keke- luargaan saya juga bermaksud: ‘Menanyakan dengan adanya info Dewan Jenderal, sekaligus melaporkan kepada beliau.’ Beliau sendiri justru memberitahukan kepada saya: ‘Bahwa sehari sebelum datang ke rumah beliau, ada seorang bekas anak buahnya berasal dari Yogyakarta bernama Subagiyo, membe- ritahukan tentang adanya info Dewan Jenderal, yang akan mengadakan coup d’etat terhadap kekuasaan pemerintahan Presiden Soekarno.’” Tanggapan dari beliau, akan diadakan penyelidikan. Oleh karena di tempat/ruangan tersebut banyak sekali tamu, maka pembicaraan dialihkan pada soal-soal lain, antara lain soal rumah.59

Di depan mahkamah Latief menceritakan bagaimana ia menjadi teman bagi keluarga Suharto. Ia bertugas bersama Suharto sejak akhir 1940-an,

Saya sebagai anak buah sekalipun sudah terlepas dari ikatan komando dengan Bapak Jenderal Suharto, di mana pun beliau berada selalu saya temui. Dengan sendirinya timbul keakraban secara kekeluargaan di luar dinas … Memang saya pribadi adalah bekas anak buah beliau yang langsung di bawah pimpinan beliau, sewaktu menjabat sebagai Dan Kie 100 yang langsung organisatoris dan taktis pada Brigade X, pada waktu zaman gerilya … Mengenai kekeluargaan di luar dinas pun, saya mempunyai keakraban semenjak di Jawa Tengah, sekalipun beliau sudah terlepas dari komando saya, tetap sering saya datangi. Kebiasaan perwira-perwira bawahan yang sejajar dengan saya (Komandan-komandan Batalyon), jarang datang ke tempat beliau, terkecuali saya, kata teman- teman saya itu, mereka merasa segan, karena Jenderal Suharto dianggap terlalu seram. Penilaian saya tidak. Sebagai bukti lagi sewaktu beliau mengkhitankan puteranya bernama Sigit, keluarga saya pun datang. Saya sendiri tidak dapat datang, karena ibu saya sedang sakit keras di Surabaya. Sebaliknya pada waktu saya mengkhitankan anak saya, beliau dengan Ibu Tien juga datang ke rumah saya. Jadi kesimpulan saya dengan Jenderal Suharto sekeluarga tidak mempunyai persoalan apapun, malahan mempunyai hubungan akrab.60

Latief demikian dekat dengan Suharto sehingga pada kunjungan 29 September tersebut ia mengusulkan bertukar rumah dengan Suharto. Sebagai perwira komando distrik Jakarta, Latief mendapat sebuah rumah besar bekas kediaman duta besar Inggris. Latief mengatakan bahwa ia berencana memberikan rumah itu kepada Suharto dan kemudian ia dan keluarganya pindah ke rumah Suharto yang lebih sederhana. Latief ingin agar teman lama dan perwira atasannya itu memiliki rumah yang lebih bagus.61

Untung, menurut Latief, juga bekas bawahan yang mempunyai hubungan baik dengan Suharto, “Letkol Untung pun juga pernah menjadi anak buah langsung sewaktu di daerah Korem Sala, yang kemudian Letkol Untung terpilih sebagai salah seorang pimpinan Gerilyawan yang diterjunkan di Halmana [di Irian Barat] sewaktu Trikora. Pernah saya dengar dari pembicaraan Letkol Untung sendiri, sewaktu selesai tugas Trikora ia dipindahkan ke Resimen Cakrabirawa, ia katakan dengan peristiwa itu Jenderal Suharto pernah marah-marah atas kepindahannya ke Men Cakra itu. Karena ia akan ditarik sebagai pasukan Kostrad di bawah pimpinan beliau.”62Kecurigaan terhadap Suharto bertimbun: ia mempunyai hubungan baik dengan Untung dan Latief, dua batalyon yang digunakan G-30-S dibawa ke Jakarta atas perintahnya, dan ialah yang mengambil keun- tungan paling banyak dari aksi itu. Bagi Wertheim kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa Suharto adalah salah seorang di antara dalang- dalang G-30-S. Dalang-dalang sebenarnya adalah “tokoh-tokoh militer yang menggunakan agen ganda seperti Sjam untuk tujuan mereka sendiri.” Tujuan mereka ialah menciptakan dalih yang dapat mereka gunakan untuk menyerang PKI dan merongrong kekuasaan Sukarno. “Seluruh peristiwa itu lebih kelihatan seperti sebuah rancangan komplot yang terencana dengan baik, secara khusus ditujukan untuk dengan telak mencemarkan PKI maupun Presiden Sukarno sendiri, dan dengan demikian memberi kesempatan dan alasan untuk membersihkan pengaruh mereka dalam kehidupan politik di Indonesia.”63 Gerakan 30 September kelihatan begitu semrawut dan sia-sia karena merupakan operasi gadungan yang memang dibuat untuk dipatahkan dengan mudah.64

Wertheim tidak berspekulasi tentang peranan setepatnya yang dimainkan Suharto, Untung, dan Latief dalam G-30-S. Alur kisah Wertheim secara tidak langsung menyatakan bahwa Suharto bagaimana pun juga bersekongkol dengan teman-temannya dalam mengorganisasi- kan G-30-S. Barangkali Suharto memprakarsai G-30-S, menempatkan dua teman lamanya dan Sjam dalam kepemimpinan, lalu mengkhianati mereka. Atau, barangkali Suharto menyatakan kepada teman-temannya bahwa G-30-S memang akan gagal namun menjanjikan kepada mereka bahwa mereka akan selamat dan diberi kedudukan yang enak dalam pemerintahan baru.65

Walaupun penyelesaian Wertheim atas teka-teki G-30-S ini cukup anggun, menjelaskan beberapa kejanggalan dengan penuturan yang ajeg, ia harus menghadapi sejumlah keberatan yang mencolok. Pertama, penjelasannya tampak mustahil. Dalam skenario Wertheim Suharto menjadi seorang tokoh jenius yang adimanusia. Segala sesuatu berjalan menurut rencananya. G-30-S tidak sekadar melibatkan PKI dan runtuh dengan cepat, ia juga membuka jalan bagi Suharto untuk menjadi panglima Angkatan Darat. Perwira atasan Suharto (Yani) dan sebagian besar kawan-kawan dan lawan-lawannya dibersihkannya dalam sekali tebas. Sukar dipercaya bahwa Suharto dapat menjadi sedemikian pintar dalam menyusun aksi klandestin yang secara sangat sempurna bermanfaat baginya. Suharto tidak mempunyai reputasi sebagai pengatur siasat yang luar biasa pandai.

Kedua, jika Suharto bekerja dengan jenderal-jenderal lain di dalam apa yang Wertheim sebut sebagai “konspirasi para jenderal” untuk mengorganisasi G-30-S, agaknya tidak mungkin mereka akan merancang sebuah rencana yang menghendaki pembunuhan terhadap tujuh jenderal lainnya. Jika tujuannya ialah dalih untuk mengganyang PKI dan membawa Angkatan Darat ke panggung kekuasaan negara, mengapa dalam prosesnya mereka bersedia dengan serius mengacaukan Angkatan Darat? Mengapa mereka mau mengorbankan perwira-perwira antikomunis sesama mereka? Wertheim menyadari satu soal yang jelas, bahwa tidak mungkin staf umum Yani yang mengorganisasi G-30-S karena begitu banyak di kalangan mereka yang menjadi korban. Jenderal- jenderal lain mana yang mungkin bersekongkol untuk mengorganisasi G-30-S? Satu-satunya alasan untuk membunuh jenderal-jenderal ini ialah untuk melapangkan jalan bagi Suharto naik tahta. Maka kemungkinan dalangnya ialah Suharto sendiri, oleh karena tidak mungkin ia akan menerima bantuan dari jenderal siapa pun untuk sebuah rencana yang mempertaruhkan nyawa tujuh jenderal. Wertheim mengakui bahwa Suharto satu-satunya jenderal yang mempunyai motivasi untuk mengor- ganisasi G-30-S, tetapi bersisurut dari argumen bahwa memang Suharto yang telah mengorganisasinya. Alih-alih, Wertheim mengajukan klaim yang lebih sederhana bahwa Suharto “seandainya pun secara pribadi ia tidak terlibat konspirasi,” telah mengetahui sebelumnya tentang gerakan itu. Bagi Wertheim, kesalahan Suharto, setidak-tidaknya, terletak pada kenyataan bahwa ia tidak memberi tahu perwira-perwira atasannya tentang adanya rencana komplot tersebut.66 Ini merupakan pernyataan yang jauh lebih lunak ketimbang pernyataan bahwa sejumlah perwira militer pro-Suharto telah menggunakan Sjam sebagai agen ganda untuk menciptakan kup palsu.

Ketiga, tujuan mengaitkan PKI di dalam usaha kup dapat saja tercapai dengan cara yang jauh lebih tegas dan terang-terangan. Jika jenderal-jenderal tertentu Angkatan Darat atau Suharto sendiri, telah merancang G-30-S dengan tujuan seperti itu di dalam pikiran mereka, tentu mereka akan menggunakan kelompok Untung agar mengu- mumkan melalui radio bahwa mereka bekerja untuk PKI dan bertekad hendak menggulingkan Sukarno. G-30-S menyembunyikan rapat-rapat hubungannya dengan PKI dan tidak pernah menyatakan dengan jelas bahwa gerakan ini ingin melancarkan kup terhadap Sukarno. Pengu- muman pertama G-30-S menyatakan bahwa Untung berniat melin- dungi Sukarno. Tidak satu pun dari pengumuman-pengumumannya menyebutkan PKI.

Keempat, pimpinan G-30-S tidak berpikir bahwa mereka bertindak atas nama Suharto. Jika seandainya demikian, mereka pasti akan meminta Sukarno mengangkat Suharto sebagai pengganti Yani. Melalui Supardjo pimpinan G-30-S merekomendasikan nama-nama tiga jenderal sebagai calon pejabat sementara pimpinan Angkatan Darat: Pranoto, Basuki Rachmat, dan U. Rukman.67 Mereka tidak mengusulkan nama Suharto. Sambil memikirkan segala kemungkinan Sukarno menolak Suharto karena ia “terlalu koppig,” dan Supardjo tampaknya tidak memohon atas nama Suharto.68 Sukar dipahami G-30-S membunuh tujuh jenderal demi kepentingan Suharto dan kemudian tidak mencoba mempengaruhi Sukarno agar mengangkatnya sebagai panglima interim.

Uraian yang diajukan Wertheim – G-30-S sebagai “komplotan yang terorganisasi dengan baik” untuk menjebak PKI – tetap pada taraf spekulasi, sebagaimana diakui oleh Wertheim sendiri.69 Tindakan- tindakan Suharto justru dengan gampang dapat dijelaskan dengan memperhatikan cerita Latief. Pada persidangannya Latief menyatakan bahwa ia dan Untung bertindak bebas dari Suharto dan mereka hanya menerima dukungan tak terucapkan (“tidak ada reaksi dari beliau”) darinya. Latief menjelaskan bahwa ia dan Untung sudah memandang Suharto sebagai pendukung teguh Presiden Sukarno dan percaya bahwa ia akan mendukung aksi-aksi mereka dalam melawan Dewan Jenderal: “Memang saya berpendapat, bahwa satu-satunya orang, beliaulah, yang saya anggap loyal terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno, dan saya kenal semenjak dari Yogyakarta, siapa sebenarnya Bapak Jenderal Suharto ini.”70 Menurut Latief, ia keliru saja menilai Suharto.

Persahabatan Latief dan Untung dengan Suharto dan kepercayaan mereka tentang kesetiaannya kepada Presiden Sukarno dapat menjelaskan mengapa G-30-S tidak menjadikan Suharto sebagai sasaran penculikan dan pembunuhan. Karena gerakan ini memperhitungkan dukungan Suharto, kemungkinan Latief dan Untung berpikir bahwa rencana mereka kebal dari kesalahan dan bahwa mereka hanya memerlukan sejumlah kecil pasukan untuk menduduki Jakarta dengan sukses. Bahwa dua batalyon utama yang terlibat dalam G-30-S ada di bawah komando Kostrad tidak membuktikan keterlibatan Suharto. Bisa saja para konspirator menga- dakan perjanjian dengan para komandan batalyon tanpa sepengetahuan Suharto atau perwira lain siapa pun di markas besar Kostrad. Pemberi- tahuan Latief kepada Suharto dapat menjelaskan mengapa ia berhasil melakukan aksi dengan “efisiensi yang ajaib di tengah-tengah keadaan yang luar biasa membingungkan.” Rasa kasih sayang kekeluargaan yang tersisa, dan barangkali rasa syukur atas pemberitahuan yang diterimanya, dapat menjelaskan mengapa Suharto tidak membiarkan Latief diek- sekusi. Walaupun bukti-bukti yang ada tidak mendukung pendapat bahwa Suharto adalah dalang, mereka setidak-tidaknya memberi kesan bahwa ia telah mengetahui keberadaan G-30-S sebelumnya, memberikan dukungan dengan diam-diam, dan akhirnya mengkhianati bekas sahabat- sahabatnya yang naïf itu.

Masing-masing dari empat strategi naratif di atas gagal memberi

penjelasan yang memuaskan tentang semua keganjilan G-30-S. Kadar keterandalan masing-masing bergantung pada sorotannya atas rangkaian fakta-fakta yang terbatas sementara mengabaikan, menutupi, atau keliru menjelaskan fakta-fakta lain. Sepanjang dasawarsa-dasawarsa yang telah berlalu sejak peristiwa tersebut tak seorang pun tiba pada uraian menye- luruh yang memuaskan. Gerakan 30 September telah menjadi semacam sebuah kubus Rubik yang tak terpecahkan, dengan enam warna yang tidak dapat bersesuaian dengan keenam sisinya. Tak satu orang pun dapat menyelaraskan fakta-fakta itu dengan uraian yang masuk akal.

Satu kendala dalam memecahkan teka-teki ini ialah pemaksaan cara penyelesaian palsu yang teramat kuat segera sesudah peristiwa terjadi. Saat tentara Suharto mendesakkan uraiannya sendiri – PKI sebagai dalang – ia juga menciptakan fakta-fakta (misalnya kisah penyiksaan di Lubang Buaya dan pengakuan para pemimpin PKI). Dengan banjir propagandanya rezim Suharto telah memasang ranjau di sepanjang jalan kaum sejarawan dengan petunjuk palsu, jalan belokan yang buntu, dan penggalan-penggalan bukti yang direkayasa. Kepalsuan cara penyelesaian Suharto terlihat nyata dalam penggunaan istilah PKI yang tidak tepat. Menurut versi pemerintah, PKI mendalangi G-30-S. Tetapi jelas bahwa sebagai lembaga yang terdiri dari jutaan manusia, PKI tidak mungkin dapat mengorganisasi pemberontakan militer yang bersifat rahasia.

Jika PKI secara keseluruhan tidak bertanggung jawab, bagaimanakah tepatnya hubungan antara pimpinan PKI dengan G-30-S? Misalnya, apa yang dilakukan Aidit di pangkalan udara Halim? Anderson dan McVey menampilkannya sebagai “korban penipuan” para perwira pem- berontak. Tapi mereka menulis analisis itu sebelum timbul keterangan tentang peranan penting yang dimainkan oleh Sjam dan Biro Chusus dan sebelum Sudisman mengakui bahwa beberapa pimpinan partai tertentu telah “terlibat dalam G-30-S” tetapi “PKI sebagai partai tidak terlibat.” Crouch merujukkan informasi baru ini dengan analisis naskah Cornell dengan menyatakan bahwa pimpinan dan anggota tertentu PKI telah membantu secara aktif, tetapi tidak mengarahkan, putsch para perwira menengah Angkatan Darat. Sejauh ini uraian yang dikemukakan Crouch merupakan yang paling kaya informasi, namun seperti halnya naskah Cornell, ia pun tidak mampu menjelaskan, mengapa pemberontakan militer yang pro-Sukarno harus menyasar pada pendemisioneran cabinet Sukarno.

Uraian Wertheim berhasil memecahkan keganjilan ini dengan menggambarkannya sebagai suatu provokasi yang disengaja. Pendemi- sioneran kabinet dimaksud untuk memberi jaminan bahwa masyarakat tidak akan mendukung G-30-S. Menurut Wertheim, beberapa pemimpin tertentu PKI menjadi terlibat dalam G-30-S, karena mereka – seperti naskah Cornell juga berargumen – menjadi korban penipuan. Tapi mereka tidak ditipu oleh para perwira pemberontak melainkan oleh komplotan perwira-perwira anti-PKI dan agen ganda mereka, Sjam. Para perwira yang ingin menghancurkan PKI dan menggulingkan Sukarno merancang G-30-S sehingga akan dapat mengaitkan PKI dalam tindak kejahatan dan kemudian runtuh. Sjam memikat Aidit dan elemen- elemen lain dalam PKI ke dalam perangkap. Sementara garis besar uraian Wertheim itu memecahkan keganjilan dalam pendemisioneran kabinet,

ia melahirkan keganjilan-keganjilan baru. Jika G-30-S merupakan sebuah perangkap, ia haruslah dirancang oleh Suharto atau para perwira yang bekerja untuknya. Namun para perwira dalam G-30-S tidak mengusul- kan kepada Sukarno agar ia menunjuk Suharto sebagai pengganti Yani. Akhirnya, cara pemecahan Wertheim tidak berhasil menjelaskan banyak bagian dalam teka-teki ini.

________________________________________________
CATATAN

1 Saya akan mengabaikan tiga penjelasan lainnya, yaitu dari Dake, Holtzappel, dan Fic. Dake berpendapat, atas dasar bukti-bukti yang tidak andal, bahwa Presiden Sukarno adalah otak di balik G-30-S (Dake, In the Spirit of the Red Banteng). Satu-satunya bukti yang dipunyai Dake ialah transkrip interogasi ajudan Presiden Sukarno, Kapten Bambang Widjanarko, oleh personil Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban). Dake juga menulis kata pengantar untuk teks transkrip interogasi asli yang berbahasa Indonesia dan terjemahannya dalam bahasa Inggris (Karni, Devious Dalang). Untuk kritik lunak terhadap tesis Dake yang berlebihan, lihat Crouch, Army and Politics in Indonesia, 119-121. Untuk kritik yang lebih tajam, lihat tinjauan Ernst Utrecht terhadap buku-buku Dake dan Karni, dalam “An Attempt to Corrupt Indonesian History.” Holtzappel berpendapat, berdasar salah tafsir yang sembrono terhadap kesaksian-kesaksian di depan Mahmilub, bahwa para perwira AURI, khususnya Mayor Soejono, adalah pimpinan-pimpinan G-30-S yang sebenarnya

(Holtzappel, “30 September Movement”). Artikelnya terlalu dipenuhi informasi yang buruk sehingga tak layak ditentang. Fic berpendapat bahwa Mao Zedong memberi saran Aidit agar PKI membunuh jenderal-jenderal sayap kanan dan bahwa selanjutnya Aidit mendapat persetujuan Sukarno untuk rencananya itu. Fic menjalin kisah ini dari angan-angannya sendiri (Fic, Anatomy of the Jakarta Coup, 94-105). Hanya bukti-bukti yang kokoh dapat mengungguli banyaknya alasan untuk memercayai bahwa Sukarno dan Tiongkok tidak mempunyai urusan dengan perencanaan G-30-S.


2 Suharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, 100. Alimin tidak lagi menjadi “boss PKI” sejak angkatan Aidit menggantikannya pada 1951.

3 Sugama, Memori Jenderal Yoga, 148, 152-153.

4 Brigadir Jenderal Sucipto adalah asisten Staf Koti urusan politik. Koti, Komando Operasi Tertinggi, dibentuk pada 1963 oleh Sukarno agar ia dapat mengendalikan militer dengan lebih baik dan mengurangi pengaruh Nasution. Sukarno memasukkan banyak tokoh-tokoh sekutunya di dalamnya, bahkan juga dari kalangan sipil. Tapi para perwira antikomunis, seperti Sucipto, masih mendapat tempat. Tentang peranan Subchan, lihat A.M. Mandan,“Subchan Z.E,” 54.

5 Pusat Penerangan Angkatan Darat, Fakta-fakta Persoalan Sekitar “Gerakan 30 September,” Penerbitan Chusus no. 1, 5 Oktober 1965, 15-18. Angkatan Darat membuat buku ini sebagai penerbitan berseri bulanan dan menerbitkan sekurang-kurangnya dua buku lagi, bertanggal 5 November 1965, dan 5 Desember 1965.

6 CIA Report No. 22 from U.S. Embassy in Jakarta to White House [Laporan CIA No.

22 dari Kedutaan Besar AS di Jakarta ke Gedung Putih], 8 Oktober 1965, dikutip dalam Robinson, Dark Side of Paradise, 283.

7 Banyak bangunan PKI menjadi milik pemerintah. Di bawah Suharto gedung CC-PKI menjadi kantor Kementerian Pariwisata.

8 Sudisman, Uraian Tanggungdjawab, 17. Lihat juga, Hughes, End of Sukarno, 141.

9 Laporan intelijen militer Australia pada Desember 1965 menyatakan bahwa, “Bukti keterlibatan PKI sebenarnya – yaitu perencanaan sebelumnya oleh Central Comite – sebagian besar bersifat tidak langsung.” Dikutip dalam Easter, “’Keep the Indonesian Pot Boiling,’” 59-60.

10 Pusat Penerangan Angkatan Darat, Fakta-fakta Persoalan Sekitar “Gerakan 30 September,” Penerbitan Chusus no. 2, 5 November 1965, 4.

11 “Berita Atjara Pemeriksaan,” laporan interogasi Latief, 25 Oktober 1965, sidang penga- dilan Latief, dokumen-dokumen Mahmilub. Interogator ialah Kapten Hasan Rany dari polisi militer. Tentang keadaan kesehatan Latief selama interogasi, lihat Latief, Pledoi Kol. A. Latief, 54-59. Banyak bekas tahanan politik yang ditahan di penjara Salemba ingat bahwa sel Latief menyebarkan bau menyengat dari daging yang membusuk. Luka pada kakinya mengakibatkan ia menjadi pincang seumur hidup.

12 Untung menyatakan, ia tidak mempunyai hubungan dengan PKI, dan bahwa ia bersama Latief yang memulai G-30-S (“Gerakan 30 September” Dihadapan Mahmillub, Perkara Untung, 35-37).

13 Anderson dan McVey menerbitkan ulang dan mengomentari pengakuan Njono dalam Preliminary Analysis, 157-162. Hughes menerbitkan ulang pengakuan Aidit dan menyatakan bahwa pengakuan itu mungkin pemalsuan (lihat End of Sukarno, 177-182). Ketika itu Aidit sebagai wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) atau MPR(S) dan menteri dalam kabinet Sukarno. Aidit tidak mungkin menyusun penjelasan tentangG-30-S di depan personil perwira menengah di pedalaman Jawa Tengah tidak lama sesudah ia tertangkap. Ia tentu akan menunggu sampai ia dibawa di depan umum dan Presiden Sukarno. Jika demikian itulah yang dikehendaki, ia dapat memberikan penjelasan kapan saja sebelum tertangkap pada 22 November 1965. Teks itu sendiri terbaca seperti sebuah catatan rangkaian kejadian umum. Penekanannya pada waktu dan tanggal. Tidak tampak petunjuk bahwa Aidit sendiri yang menulis teks itu. Satu pertanda bahwa pengakuan itu palsu terletak pada pernyataan bahwa PKI berencana menghapus Pancasila sesudah kup. Ide bahwa PKI anti-Pancasila merupakan salah satu dari fitnah-fitnah baku dari Angkatan Darat. (Pada kenyataannya, PKI sudah mendukung ide menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara dalam sidang badan pembuat undang-undang dasar, Konstituante, dari November 1957 sampai Juli 1959). Maka menggelikan jika orang menduga Aidit akan menentang Pancasila, khususnya pada saat krisis seperti itu, sementara ia tidak pernah sebelumnya me- nentangnya. Juga, pengakuan bahwa Aidit bertemu Sukarno di Halim. Sukarno dikelilingi orang-orang lain selagi di Halim. Tak seorang pun pernah menyatakan bahwa kedua tokoh itu pernah bertemu di sana.

14 Anderson, “How Did the Generals Die?”

15 Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia pada 1965, Marshall Green, mengikuti garis rezim Suharto dalam melukiskan perwira-perwira militer seperti Untung sebagai “pion-pion PKI” (Green, Indonesia, 53).

16 “Gerakan 30 September” Dihadapan Mahmillub, Perkara Untung, 35, 38, 54.

17 Ibid., 55.

18 Ibid., 51.

19 Kesaksian Mayor Soejono pada 16 Februari 1966 dalam “Gerakan 30 September” Dihadapan Mahmillub, Perkara Njono, 208. Berdiri sendiri, pernyataan Soejono bahwa Sjam sebagai pimpinan tidak dapat diterima begitu saja. Kesaksian Soejono penuh kejanggalan dan ketidakserasian. Tampaknya ia terbelit oleh usaha sia-sia untuk mengalihkan beban kesalahan dari dirinya. Kesaksiannya menjadi penting karena salah satu dari yang pertama kali, kalau bukan memang yang pertama kali, menyebut-nyebut nama Sjam di depan umum.

20 Pada awal 1967 Hughes menulis, “‘Sjam’ yang misterius, sekarang dipercaya, sebenarnya ialah Tjugito” (End of Sukarno, 35).

21 Ibid., 35-36, 78.

22 Justus van der Kroef pernah menyatakan bahwa laporan Cornell “mengabaikan kinerja Biro Chusus.” Ia tidak menyebutkan bahwa laporan itu ditulis pada Januari 1966, lebih dari setahun sebelum istilah “Biro Chusus” menjadi dikenal (Van der Kroef, “Origins of the 1965 Coup in Indonesia,” 284).

23 Buku yang hanya terbit dalam bahasa Inggris ini dimaksud untuk meyakinkan para pakar, wartawan, dan diplomat asing bahwa laporan Anderson dan McVey keliru (Notosusanto and Saleh, Coup Attempt of the “September 30 Movement”). Dua puluh tahun kemudian buku ini baru diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia: Tragedi Nasional: Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia.

24 Buku Putih yang saya maksud di sini ialah dari Sekretariat Negara Republik Indonesia, September 30th Movement.

25 Ibid., 63-70.

26 Njono, Supardjo, dan Latief, misalnya menolak keabsahan berita interogasi mereka ketika memberikan kesaksian pada persidangan masing-masing. Untung tidak dengan tegas menolak berita interogasinya, tetapi ia memberi kesaksian yang bertentangan dengan berita interogasi itu.

27 CIA, Indonesia – 1965, 312. Seorang mantan agen CIA yang mengkhususkan diri dalam masalah Asia Tenggara, Ralph McGehee, menyatakan bahwa laporan yang telah terbit ini dimaksudkan untuk menyesatkan. CIA “menggubah cerita palsu tentang apa yang telah terjadi” untuk konsumsi publik. Sementara itu untuk kebutuhan intern CIA “menyusun penelitian rahasia tentang apa yang sebenarnya telah terjadi.” Bagian dalam buku McGehee tentang dua laporan ini sebagian dikenai sensor ketika CIA mengkaji naskahnya. Beberapa detil yang diketahui McGehee masih tetap ditutupi (lihat Deadly Deceits, 58).

28 Anderson and McVey, Preliminary Analysis, 92.

29 Van der Kroef, “Gestapu in Indonesia”; “Indonesia”; “Sukarno’s Fall”; “Indonesian Communism since the 1965 Coup”; Indonesia after Sukarno, chap. 1; “Interpretations of the 1965 Coup in Indonesia”; “Origins of the 1965 Coup in Indonesia.”

30 Pauker, Rise and Fall of the Communist Party of Indonesia.

31 Brackman, Communist Collapse in Indonesia dan Indonesia: The Gestapu Affair.

32 Politbiro CC-PKI terdiri atas dua belas orang. Di antara mereka, empat atau lima orang dipilih untuk bertugas sebagai anggota Komite Kerja, atau yang dikenal sebagai Dewan Harian. Menurut Sudisman, Dewan Harian pada 1965 mempunyai empat anggota: Aidit, Lukman, Njoto, dan Sudisman sendiri. Sudisman mengoreksi keterangan Sjam bahwa Dewan Harian terdiri dari lima orang (lihat transkrip persidangan Mahmilub untuk Sudisman, 7 Juli 1967). Subekti, dalam catatan rahasianya pada 1986, yang ditulis untuk kelompok kecil kaum loyalis partai yang masih hidup, mengenang bahwa Dewan Harian terdiri atas lima orang, yaitu selain empat tersebut di atas juga Oloan Hutapea (Subekti,“G-30-S Bukan Buatan PKI,” 3). Dalam hal ini saya mempercayai Subekti karena catatan- nya, walaupun ditulis lebih kemudian dari keterangan Sudisman, ditujukan bagi kalangan dalam partai. Agaknya Sudisman sengaja ingin mengingkari bahwa Hutapea, yang pada 1967 masih menjadi buron, adalah pemimpin dengan kedudukan begitu tinggi.

33 Anderson dan McVey, “What Happened in Indonesia?” 40-42.

34 Anderson, “Petrus Dadi Ratu,” 14. Versi Indonesia karangan ini terbit dalam Tempo, 10-16 April, 2000.

35 Aidit dieksekusi di suatu tempat dekat Boyolali, Jawa Tengah. Wartawan John Hughes pada 1967 menulis, “Matinya Aidit tidak dicatat dalam dokumen resmi apa pun yang

tersedia bagi umum” (End of Sukarno, 175). Pada 1980 seorang perwira Angkatan Darat, Yasir Hadibroto, mengaku bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu. Pada akhir 1965 Hadibroto adalah kolonel yang memimpin pasukan Kostrad yang dikirim ke Jawa Tengah untuk “menghancurkan” PKI. Ia menyatakan bahwa ia dan anak buahnya membunuh Aidit tanpa menerima perintah langsung dari Suharto (lihat “Menangkap Maling dengan Menggunakan Maling,” Kompas, 5 Oktober 1980; versi Inggris terbit dalam Tapol Bulletin, no. 41-42 [September-Oktober 1980]: 11-14). Mengingat ketokohan Aidit, tidak mungkin kiranya seorang kolonel berani bertindak tanpa perintah langsung dari Suharto.

36 Anderson and McVey, Preliminary Analysis, 95.

37 Ibid., 95.

38 Ibid., 89.

39 Wertheim, “Whose Plot?” 202.

40 Anderson and McVey, Preliminary Analysis, 1.

41 Ibid., 1, 18.

42 Dalam menganalisis percobaan kup di Filipina pasca-Marcos, Alfred McCoy berpendapat bahwa para perwira pemberontak (RAM Boys yang bernama buruk) telah saling terikat sejak mereka di akademi militer (Closer Than Brothers, 259-298).

43 Anderson and McVey, Preliminary Analysis, 38.

44 Anderson, “Petrus Dadi Ratu.”

45 Anderson, “Tentang Pembunuhan Massal ‘65’.”

46 Crouch, Army and Politics, 116.

47 Crouch, “Another Look at the Indonesian ‘Coup’,” 4.

48 Crouch, Army and Politics, 116-117.

49 Sudisman, Analysis of Responsibility, 4, 6-7.

50 Wertheim, “Suharto and the Untung Coup.”

51 Wertheim tidak mengutip sumber kisah tentang Suharto yang menghadiri pernikahan Untung. Salah seorang bawahan Suharto di Kostrad, Kemal Idris, sambil lalu menyebut dalam memoarnya bahwa ia menghadiri pernikahan Untung atas nama Suharto. “Saya kenal Untung dari saat saya menerima perintah untuk mewakili Suharto pada upacara pernikahannya karena ia bekas salah seorang bawahan Suharto” (Anwar et.al., Kemal Idris, 180). Apakah Suharto pribadi hadir ataukah mengirim Kemal Idris untuk mewakilinya, tampak bahwa ia mengenal dekat Untung.

52 Brackman, Communist Collapse in Indonesia, 100; Der Spiegel, 27 Juni 1970, hal. 98.

53 Wertheim, “Suharto and the Untung Coup,” 53.

54 Ibid., 54.

55 Ibid., 53.

56 Wertheim, “Whose Plot?” 205.

57 Ibid., 207.

58 Latief, Pledoi Kol. A.Latief, 129.

59 Ibid., 277.

60 Ibid., 279, 282.

61 Ibid., 282.

62 Ibid., 280.

63 Wertheim, “Whose Plot?” 204-205.

64 Peter Dale Scott berpendapat dengan nada yang serupa, “Gestapu, tanggapan Suharto, dan pertumpahan darah merupakan bagian dari skenario tunggal terpadu untuk perebutan kekuasaan oleh militer.” Suharto adalah “konspirator utama dalam skenario ini.” (Scott,“United States and the Overthrow of Sukarno,” 244-245).

65 Wakil Perdana Menteri Sukarno, Soebandrio, menceritakan bahwa ketika ia dan Untung bersama-sama di penjara, Untung bercerita kepadanya bahwa Suharto suatu saat akan menyelamatkannya. Untung yakin bahwa hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya “hanya sandiwara” dan tidak akan pernah dilaksanakan (Soebandrio, Kesaksianku Tentang G-30-S, 23). Informasi ini tidak dapat diandalkan. Heru Atmodjo, yang dipenjarakan bersama Untung dan Soebandrio di Cimahi, meragukan keterangan ini karena Untung tidak pernah berbicara semacam itu kepadanya (wawancara dengan Heru Atmodjo, 14 Desember 2002). Beberapa eks tapol lain teringat bahwa dalam tahun-tahun terakhir di penjara Soebandrio sedikit banyak telah kehilangan kesehatan jiwanya. Berdiri sendiri, bukunya yang ringkas itu (ditulis tahun 2000, sesudah dibebaskan dari penjara) tidak cukup dapat dipercaya. Walaupun dalam judulnya tercantum kata kesaksian, buku ini memuat lebih banyak spekulasi dan informasi dari tangan kedua ketimbang laporan saksi mata dan argumentasi yang cermat.

66 Wertheim, “Indonesia’s Hidden History,” 299.

67 Menurut versi rezim Suharto, Supardjo merekomendasikan Pranoto dan Rukman (Sekre- tariat Negara Republik Indonesia, Gerakan 30 September,145). Menurut Supardjo sendiri, ia mengajukan Pranoto, Rukman, dan Basuki Rachmat. Lihat lampiran 1.

68 Sambil duduk di rumah Komodor Susanto di pangkalan udara Halim, Sukarno membahas masalah pengangkatan itu dengan Supardjo, di depan sekurang-kurangnya tujuh menteri dan perwira-perwira militer. Tidak seorang pun dari mereka kemudian menyatakan bahwa Supardjo mengajukan nama Suharto.

69 Wertheim, “Indonesia’s Hidden History,” 305.
70 Latief, Pledoi Kol.A.Latief, 279.

----------------------------------------------

 

Kejanggalan G 30S PKI

Tanggal 01 Oktober, dimana bangsa Indonesian memperingati hari kesaktian pancasila, yang selalu digambarkan, dicitrakan dengan kemenangan pancasila melawan ideologi komunis yang hendak merebut kekuasaan melalui G 30 S PKI. Namun apabila kita menengok sejarah bahwa semenjak meletusnya G 30 S PKI maka sejak itu pula merupakan awal dari pembunuhan masal terhadap orang yang “dianggap” harus bertanggung jawab terhadap gerakan G 30 S. Peristiwa ini merupakan tragedy kemanusiaan terbesar yang pernah dialami bangsa ini, yang kemudian melahirkan sebuah rezim baru yaitu rezim Soeharto dan orde baru nya.

Sejarah tentang G 30 S PKI yang selama ini kita ketahui (versi orde baru) bahwa gerakan G 30 S PKI merupakan rencana kudeta terhadap pemerintahan yang berkuasa saat itu yaitu Soekarno dengan melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap Jenderal- jenderal ABRI yang dimotori oleh PKI dan dibantu dengan militer yang berafiliasi dengan PKI yaitu Cakrabirawa dibawah Letkol Untung. Sejak dari kecil setiap tanggal 30 September kita disuguhi oleh film tentang pemberontakan PKI dimana disitu ditayangkan bagaimana PKI dengan kejamnya menculik dan membunuh jenderal2 ( A. Yani, dkk). Namun semua itu hanyalah film buatan orde baru yang tentu kita tidak tahu bagaimana kebenaran ceritanya. Bahkan ketika orde baru runtuh pun kita belum tahu bagaimana sejarah yang benar tentang peristiwa tersebut, mengingat banyak saksi sejarah yang sudah tidak ada (meninggal, vonis hukuman mati atau bahkan ditembak ditempat).

Sampai dengan saat ini masih banyak sekali labirin – labirin yang selalu menimbulkan pertanyaan, dan dari berbagai buku dan literature yang ada, baik terbitan barat, maupun kesaksian subandrio pun masih banyak hal yang menjadi pertanyaan. Hal ini seharusnya pemerintah perlu meluruskan bagaimana sejarah yang sebenarnya terjadi pada saat peristiwa G 30 S PKI, sebab peristiwa ini merupakan tonggak awal dari berdirinya rezim kediktatoran Soeharto, masuknya korporat- korporat asing yang mengeruk kekayaan bangsa kita. Selain itu yang terpenting adalah bagaimana bencana kemanusiaan, pembunuhan masal terhadap orang- orang PKI diseluruh negeri ini yang menurut berbagai sumber mencapai setengah juta jiwa di Jawa dan Bali ini bisa terjadi. Lalu siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap pembantaian tersebut?siapakah yang harus bertanggungjawab terhadap pengambilan hak – hak, pendiskriminasian mereka yang keturunan PKI?bagaimana mungkin kesalahan kolektif masih bisa diterima oleh bangsa ini?itulah rule of law yang telah ditolak diseluruh dunia, hanya bangsa kita lah yang menerimanya. Bagaimana mungkin pemberontakan oleh militer dan sipil yang pro terhadap PKI menjadi kesalahan seluruh partai PKI? dosa seluruh pengikut PKI? Ingat bahwa saat itu PKI merupakan partai ke 4 terbesar. Apakah sebanyak itu pula orang jahat dinegeri ini?

Banyak sekali kejanggalan- kejanggalan yang terjadi dalam peristiwa G 30 S PKI apabila itu disebut kudeta terhadap pemerintahan, mengingat kudeta ini hanya berumur pendek, dalam kurun waktu beberapa hari saja para pemimpinnya sudah ditangkap semua. Adalah suatu yang janggal ketika sebuah partai yang besar melakukan kudeta dengan rencana yang tidak tersusun rapi dan dalam waktu singkat bisa dipadamkan. Kejanggalan berikutnya adalah bagaimana mungkin partai yang saat itu dekat dengan presiden karena menyetujui aksi “Ganjang Malaysia” melakukan kudeta terhadap pemerintahan. Bagaimana keterlibatan agen CIA terhadap aksi ini, mengingat posisi Indonesia yang kuat dalam percaturan politik internasional dibawah Soekarno sudah mulai membahayakan Amerika yang pada saat itu sedang berperang di Vietnam. Kejanggalan terakhir adalah siapa yang berada dibalik semua peristiwa tersebut? Apakah kudeta G 30 S PKI merupakan kudeta yang direncana untuk gagal karena ada kudeta merangkak dibelakangnya.

Kita tidak bisa tahu secara pasti karena berbagai fakta sejarah telah bercampur menjadi fiktif, sehingga sukar kita mengetahui apa dan bagaimana peristiwa tersebut secara utuh. Yang ada hanyalah kepingan – kepingan fakta sejarah yang membuat kita menyimpulkan sendiri bagaimana sebenarnya peristiwa G 30 S PKI tersebut. Dari buku “Dalih Pembunuhan Masal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto “ karya John Roosa, serta “Soebandrio : Kesaksianku Tentang G -30 S” yang merupakan kesaksian dari tokoh sentral PKI yaitu Soebandrio, semua berkesimpulan sama yaitu bahwa gerakan G 30 S PKI merupakan kudeta yang dirancang untuk gagal karena akan ada kudeta merangkak yang mengikutinya. Bahkan Bung Karno menyebut bahwa ini semua merupakan “Riak kecil dalam sebuah Revolusi Besar”.

Seperti sebuah rencana- rencana kejahatan terselubung dalam film Sherlock Holmes yang penuh dengan teka – teki dan misteri, pada akhirnya bahwa pemenang atau aktor utama akan muncul seolah – olah menjadi pahlawan, dengan menggagalkan sebuah kudeta, menumpas seluruh “pemberontak” dan menguasai pemerintahan. Dan dialah presiden kedua kita Soeharto, seorang pahlawan yang muncul menjadi aktor utama setelah peristiwa G 30 S dan menguasai pemerintahan secara perlahan- lahan dan lambat laun dengan propaganda-propagandanya berhasil berkuasa hingga 30 tahun. Sebagai warga negara saya hanya bisa berharap akan adanya pelurusan sejarah agar kita semua tidak terjebak pada dogma yang menyesatkan. Semoga akan ada sebuah buku yang mampu mengungkap secara jelas bagaimana peristiwa G 30 S sebenarnya, kronologisnya, motif dan dalang dibalik pembunuhan masal yang terjadi masa itu. Semoga.

Versi lain

Mudah-mudahan tulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai kejadian yang sebenarnya. Ini adalah versi lain dari versi resmi pemerintah Orde Baru, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap versi lain yang lebih benar.

Ada seorang ahli sejarah yang sempat meneliti tentang kejadian yang menimpa bangsa kita di tahun 1965, mengatakan bahwa di tahun 1965, di Indonesia hanya ada satu Jendral dan dia adalah Mayjen TNI Soeharto. Menurutku ahli sejarah itu juga termakan image yang sengaja dibuat Soeharto bahwa dia adalah orang yang paling berjasa atas dibubarkannya Partai yang kini dianggap sebagai partai terlarang di negeri kita.

Soeharto adalah seorang prajurit TNI berpangkat cukup tinggi dan juga memegang salah satu jabatan penting dalam jajaran TNI sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad). Pada masa kepemimpinan Ir. Soekarno, Soeharto adalah seorang perwira tinggi yang tidak terlalu diperhitungkan. Itu juga menjadi penyebab tidak terteranya nama Soeharto dalam daftar 7 jendral yang menjadi target pembunuhan dalam pemberontakan PKI.

7 Jendral yang menjadi target operasi PKI (Baris pertama kiri-kanan) Jendral TNI Anumerta Ahmad Yani, Letjen TNI Anumerta MT Haryono, Letjen TNI Anumerta S Parman, Letjen TNI Anumerta Suprapto. (Baris kedua Kiri-kanan) Mayjen TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo, Mayjen TNI Anumerta DI Panjaitan, Kapten Czi Anumerta Pierre Tendean

Apa mungkin Soekarno lupa pada jasa Soeharto yang menjadi arsitek Serangan Umum 1 Maret atas Kota Yogya yang berhasil menguasai Kota Yogya selama 6 jam yang kala itu dikuasai oleh Belanda? Ataukah Soekarno mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi.

Pada tahun 1965 tepatnya pada tanggal 30 September 1965, sebuah pemberontakan terjadi atas keutuhan Pancasila (itu kata rezim Orde Baru) namun berhasil ditumpas sampai ke akar-akarnya oleh seorang perwira tinggi bernama Soeharto. Sebuah cerita isapan jempol.

Kisah Sebenarnya

Ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, ada sebuah film yang wajib ditonton oleh semua siswa sekolah dasar di suluruh tanah air. Film itu adalah “Pemberontakan G 30 S PKI”. Hal ini sangat disesali sekarang karena ternyata film itu tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi. Fakta telah diputarbalikkan oleh seorang yang juga diperankan dalam film tersebut.

Kalau anda sempat menonton film tersebut dan mendengar kata “Resolusi Dewan Jendral” yang sempat beberapa kali disebutkan dalam film tersebut, hal itu benar adanya. Resolusi Dewan Jendral memang ada. Beberapa orang Jendral pada saat itu sedang merencanakan untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno dan mengambil alih kekuasaan.

Para pemimpin PKI kala itu cukup resah dengan adanya isu tentang resolusi Dewan Jendral. Mereka khawatir jika para jendral berhasil, maka posisi mereka berada di ujung tanduk. Untuk itu mereka harus bergerak cepat, berpacu dengan waktu untuk menumpas para jendral yang terlibat dalam Resolusi Dewan Jendral, sebelum para jedral mendahuluinya.

Rakyat yang kala itu masih bodoh dicekoki dengan pernyataan-pernyataan pedas tentang seberapa menyeramkan dan menyakitkannya sebuah pemberontakan. PKI terus menyebarkan doktrin bahwa pemberontakan itu identik dengan kekejaman. Rakyat akan semakin terkepung dalam kesengsaraan. Doktrin yang dilontarkan PKI itu terhadap rakyat itu pada akhirnya berhasil membakar darah rakyat yang kala itu tengah dirundung duka yang mendalam dan berkepanjangan akibat dari ketidak stabilan perekonomian di sebuah negara yang masih muda ini. Akhirnya PKI mendapat restu dari rakyat yang telah didoktrinnya untuk menumpas para jendral yang terlibat dalam Resolusi Dewan Jendral.

PKI sendiri mempunyai kepentingan dalam penumpasan ini. PKI adalah pendukung terkuat Soekarno, dan Soekarno adalah pendukung terkuat PKI demi sebuah image bagi dunia internasional bahwa Indonesia tidak mudah dimasuki pengaruh Amerika Serikat. Memang Sokarno lebih menyukai politik sosialis demokratik seperti yang diajarkan Uni Soviet kepada dunia kala itu yaitu pemerataan.

Karena PKI takut kehilangan dukungan dari presiden, maka PKI harus secepatnya menumpas Dewan Jendral sebelum Dewan Jendral menggulingkan Soekarno. Maka direncanakanlah sebuah aksi untuk menumpas Dewan Jendral. Akhirnya para pemimpin PKI sepakat tanggal yang tepat untuk melakukan aksi adalah pada tanggal 30 September. >

Para pimimpin PKI melakukan rapat tentang aksi yang bakal mereka lakukan. Sedikitpun mereka tidak menyinggung nama Soeharto karena memang Soeharto kala itu bukan siapa-siapa. Dia tidak lain hanyalah seorang prajurit TNI berpangkat tinggi yang tidak diperhitungkan dan tidak penting sama sekali.

Disisi lain, Soeharto sendiri juga mengetahui tentang adanya resolusi Dewan Jendral dan mengetahui bahwa PKI akan melancarkan aksi untuk menumpasnya. Namun dia hanya diam. Soeharto juga memiliki kepentingan jika PKI berhasil. Kepentingan Soeharto sebenarnya adalah agar dia mulai dianggap penting dan kembali diperhitungkan di kancah percaturan negeri ini sehingga dia bisa mendapat jabatan yang lebih penting dari jabatan yang dia pegang saat itu. Dia biarkan PKI melakukan aksinya dengan membunuh para perwira tinggi TNI yang memang memegang jabatan penting di negara. Dengan demikian akan semakin berkurang saingan bagi Soeharto untuk meraih jabatan yang lebih tinggi dan lebih penting dari sekedar panglima Kostrad.

Tanggal 30 September pukul 4 pagi, diculiklah 7 jendral yang menjadi target operasi PKI. Mereka dibawa ke lubang buaya dan diserahkan kepada masa pendukung PKI yang telah berkumpul di sana sejak sore hari tanggal 29 September untuk diadili dengan cara mereka. Massa dibebaskan melakukan apa saja sesuka hati mereka kepada para jendral yang akan menambah kesengsaraan bagi rakyat tersebut. Massa yang berkumpul di lubang buaya berpesta pora sebelum akhirnya menyiksa hingga mati para jendral tersebut.

Pagi harinya, Soeharto yang telah mengetahui hal ini mendapat laporan dari beberapa ajudan jendral yang telah diculik. Soeharto hanya tersenyum dalam hati karena telah mengetahui bahwa semua ini akan terjadi. Ambisinya untuk menguasai negeri dengan pangkat dan jabatan yang dia miliki hanya tinggal selangkah lagi.

Tahukah anda apa sebenarnya yang telah direncanakan Soeharto sebelumnya yang disimpannya baik-baik dalam benaknya? Dia biarkan PKI membunuh ketujuh Jendral tersebut, lalu memfitnah PKI telah melakukan kudeta terhadap Soekarno sehingga orang-orang PKI yang mengetahui fakta sejarah dapat dengan mudah disingkirkan dengan cara difitnah. Doktrin yang dilontarkan Soeharto adalah bahwa PKI akan melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Soekarno. Mungkinkah PKI akan menggulingkan pendukung terkuatnya? Tidak masuk akal. Ingat PKI dan Soekarno saling mendukung, apa mungkin PKI melakukan hal itu?

Pagi harinya Soeharto bergerak cepat dan melangkahi tugas beberapa orang jendral atasannya dengan memegang tampuk pimpinan TNI untuk sementara tanpa meminta restu dari Presiden. Di buku sejarahku waktu SD ditulis, “Mayjen TNI Soeharto dengan tangkas memegang tampuk pimpinan TNI yang lowong sepeninggal A Yani.” Kalau bisa dan boleh aku ingin mengedit tulisan di buku sejarahku dengan kata-kata, “dengan lancang Soeharto memegang tampuk pimpinan TNI.” Masih banyak orang yang harusnya dimintai restu oleh Soeharto atas inisiatifnya memegang tampuk pimpinan TNI.

Lalu dengan mudah Soeharto yang telah mengetahui semua seluk beluk aksi PKI ini menumpas PKI. Hanya dalam waktu beberapa jam saja, para pelaku pemberontakan PKI ditangkap dan sebagian lagi kabarnya melarikan diri ke luar negeri. Lalu Soeharto menyebarkan doktrin bahwa PKI telah melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Soekarno. Padahal PKI bermaksud menggagalkan kudeta yang akan dilancarkan oleh para jendral tersebut. PKI dijadikan kambing hitam oleh Soeharto atas apa yang memang diinginkannya. Satu langkah Soeharto untuk menguasai negeri ini berhasil.

Supersemar

Suasana negara saat itu benar-benar memburuk. Negara yang masih muda ini serasa berasa di titik paling bawah dari keterpurukannya. Perekonomian anjlok, harga bahan pangan menjulang, bahan pangan susah didapat dimana-mana, kerusuhan pecah di seluruh wilayah negeri ini. Beberapa elemen masyarakat melakukan aksi yang berbuntut dengan dicetuskannya Tritura (Tri Tuntutan Rakyat). Isi Tritura adalah:

1.Bubarkan PKI

2. Turunkan Harga

3. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur G 30 S PKI

Aksi beberapa elemen masyarakat ini di awali dengan aksi yang digelar oleh mahasiswa yang menamakan dirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Gerakan mahasiswa ini juga diikuti oleh elemen masyarakat lain seperti Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), dan lain-lain.Aksi-aksi inilah yang kemudian memicu pecahnya revolusi di negara ini. Semakin lama situasi negara semakin memburuk.

Situasi ini akhirnya yang memaksa tiga orang Jendral yaitu Letjen (yang baru naik pangkatnya) Soeharto, Brigjen Amir Machmud dan Brigjen M Yusuf untuk menemui presiden dan memaksa presiden agar segera memenuhi tuntutan rakyat. Tritura harus dipenuhi jika presiden ingin mengembalikan situasi negara ke arah yang kondusif.

Soekarno menolak memenuhi tuntutan rakyat. Soekarno tahu bahwa ini semua hanya kerjaan Soeharto yang memfitnah PKI sebagai pemberontak. Soekarno tahu betul, tidak mungkin PKI berkeinginan untuk menggulingkannya namun Soekarno tidak memiliki bukti yang otentik atas pernyataannya tersebut. Soekarno tahu bahwa aksi yang dilakukan oleh PKI dengan nama G 30 S PKI hanya bertujuan untuk menumpas rencana kudeta militer yang akan dilakukan oleh sekelompok perwira tinggi yang menamakan dirinya Dewan Jendral.

Setelah gagal untuk memaksa presiden memenuhi tuntutan rakyat, ketiga jendral tersebut berinisiatif membuat sebuah surat perintah atas nama presiden. Isi surat perintah yang diberi nama Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) hingga kini hanya diketahui oleh hanya 4 orang, ketiga jendral tersebut dan Soekarno, namun karena tiga diantaranya kini telah meninggal dunia, maka kini hanya tertinggal satu lagi saksi sejarah yaitu Soeharto. Sayang, Soeharto pun tidak ingin rakyat Indonesia tahu apa isinya, maka dia lenyepkan supersemar yang asli dan buat sebuah surat perintah yang palsu seperti yang kita tahu belakangan ini melalui buku yang kita miliki ketika kita masih duduk di bangku Sekolah Dasar.

Teks Supersemar yang palsu, sedangkan yang asli, hingga kini tidak ditemukan bangkainya

Supersemar yang telah rampung dibuat diserahkan kepada Soekarno untuk ditandatangani, namun Soekarno menolak untuk menandatanganinya. Soekarno tidak mau membubarkan PKI namun juga tidak mempunyai alasan yang kuat atas kehendaknya tidak ingin membubarkan PKI. Sementara rakyat telah didoktrin oleh Soeharto bahwa PKI telah melakukan pengkhiatan terhadap negara dan ingin menguasai negara ini dan menjadikannya negara berfaham Komunis.

Menurut pengakuan dari seorang kakek tua tak lama setelah Soeharto lengser, bahwa dulu ia bekerja di Istana Merdeka. Tugasnya adalah mengantarkan minuman buat presiden. Pada saat ketiga jenderal itu sedang berada di ruang kerja presiden, sang kakek memasuki ruangan dengan maksud ingin mengantarkan minuman bagi presiden dan ketiga tamunya. Terkejutlah ia saat melihat presiden sedang menandatangani sebuah surat yang diyakininya sebagai supersemar di bawah todongan Pistol.

Pada saat sang kakek mengungkapkan kisah ini, Jendral M Yusuf masih hidup, maka ia diwawancarai oleh kru TV sehubungan dengan pernyataan sang kakek. Karena M Yusuf berada pada posisi netral maka ia yang diwawancarai. Tapi sayang, saya sangat yakin bahwa fakta yang diungkapkan sang kekek benar adanya, tapi demi menyelamatkan sejarah yang sudah terputar balik dan tak mungkin diubah lagi, maka Jenderal M Yusuf membantah bahwa presiden menandatangani supersemar di bawah todongan pistol. Tapi saya yakin dan sangat percaya, Jendral M Yusuf yang kala itu sudah pensiun membantah hal itu karena ia sadar, jika ia bongkar rahasia ini, maka terbongkarlah semua fakta sejarah dan Indonesia kembali terombang ambing dalam keraguan. Mana yang benar? Sejarah versi Soeharto atau M Yusuf.

Akhirnya supersemar ditandatangani oleh Soekarno, namun supersemar tidak ditujukan kepada Soeharto. Hal ini membuat Soeharto panas, entah dengan cara apa, Soeharto berhasil melenyapkan surat itu dan membuat pernyataan palsu dengan mengatakan bahwa supersemar ditujukan kepadanya untuk memegang tampuk pimpinan TNI untuk sementara dan mengembalikan stabilitas nasional.

Dua langkah Soeharto berhasil. Maka berpedoman pada surat perintah palsu yang dibuat oleh Soeharto sendiri, ia mulai bergerak dan membubarkan PKI serta antek-anteknya. Sebagian besar masa pendukung PKI, Gerwani dan berbagai organisasi massa lain bentukan PKI dibantai secara masal, sebagian lagi dipenjara. Ini dilakukan untuk menghilangkan jejak sejarah agar semua kebusukan yang dilakukan oleh Soeharto tidak terungkap. PKI dijadikan kambing hitam karena memang PKI pernah melakukan percobaan kudeta di tahun 1948. Ini dijadikan alasan bagi Soeharto untuk semakin menjatuhkan PKI.

Setelah PKI dibubarkan, dengan wewenang palsunya Soeharto menyatakan bahwa PKI adalah Partai terlarang di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia.

Pidato pertanggungjawaban Soekarno dalam Sidang Umum MPRS tahun 1968 ditolak oleh MPRS. Semua dipicu dari lambatnya Soekarno membubarkan PKI dan menjawab Tritura. Setelah itu dipilihlah seorang penjabat presiden hingga masa kepemimpinan Soekarno berakhir. Pada saat itu memang tak ada pilihan lain, Soeharto menjadi satu-satunya orang yang paling pantas memegang jabatan itu. Soekarno (mungkin dengan berat hati) menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Sejak saat itu Soeharto resmi memegang jabatan sebagai Presiden RI melaui TAP MPRS No XLIV/MPRS/1968 dan berkuasa selama 32 tahun hingga akhirnya digulingkan juga dengan cara yang sama seperti ia berusaha menggulingkan Soekarno pada tahun 1968.

   

Soeharto ketika diambil sumpahnya pada pelantikan dirinya sebagai presiden kedua RI