Selain melalui lebih dari selusin tim kampanye (lihat Lampiran 1 )Tim-TimKampanye Partai Demokrat dan Capres-Cawapres SBY-Boediono), penggalangan dukungan politis dan ekonomis bagi SBY dimotori oleh yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan SBY dan Ny. Ani Yudhoyono. Selanjutnya, yayasan-yayasan yangberfungsi sebagai bagian dari strategi public relationship keluarga Yudhoyono, ternyata tidak luput dari usaha penggalangan danabagi perusahaan-perusahaan lama dan baru, yang kemungkinan besar juga menyumbangkan sebagian keuntungannya untuk biaya kampanye Partai Demokrat dan calon presidennya.
|
Lampiran 1
Tim-Tim Kampanye Partai
Demokrat dan
Capres-Cawapres SBY-Boediono
Dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009, Partai Demokrat
dengan Capres SBY dan Cawapres Boediono, paling gencar berkampanye berkat
banyaknya tim sukses atau tim
kampanyenya. Tim-tim itu ada yang dida arkan secara resmi ke KPU, ada pula yang tidak didaftarkan,
walaupun tidak kalah efektif kegiatan kampanyenya. Menurut salah seorang
mantan jenderal pendukung SBY dalam Pilpres 2004, Mayjen (Purn)
Djali Yusuf, “Operasi
tentara itu kan ada yang terbuka dan tertutup. Jadi kalau kita mau bergerak,
ya tidak semua harus terbuka. Ada juga orang yang tidak suka dengan kemampuan
kita. Tapi ada yang kita buka, kampanye terbuka, dialogis bisa dipantau. Jadi
masing-masing mempunyai cara, ada operasi
terbuka dan tertutup,” ungkapnya. Ia juga menegaskan,
bahwa semua tim sukses itu langsung berada di bawah koordinasi
Presiden SBY. “Kita bergerak di lapangan dan
koordinasinya langsung ke Pak SBY,” kata
mantan Pangdam Iskandar Muda, Aceh, itu (Giovanie 2009).
1. Barisan Indonesia (Barindo): Organisasi massa yang
diprakarsai Letjen TNI M. Yasin. Akbar Tanjung ikut sebagai Ketua
Dewan Pembina. Tim ini memiliki jasa yang cukup signifikan dalam mengantarkan
SBY meraih kemenangan pada Pilpres 2004. Menjelang Pilpres 2009, tim ini
pecah. Kubu Letjen (Purn) M. Yasin mendirikan Barindo Raya yang berdiri di
belakang capres Megawati.
2. Blora Center: Kelompok ini didirikan kalangan
dekat Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Agustus 2004. Setelah berubah wujud
menjadi Lumbung Informasi Rakyat (Lira),
kelompok itu mengumumkan berdirinya Blora Center 2009.
Pada 2004, Blora Center merupakan pusat informasi untuk pemenangan
Yudhoyono-Jusuf Kalla, terutama pada
putaran kedua pemilihan presiden. Kantor mereka dulu
di Jalan Blora, Jakarta Pusat, sedangkan tahun 2008, merekapindah ke kompleks
perkantoran Gajah, Tebet, Jakarta
Selatan. Menghadapi pemilu 2009, Blora Center diaktifkan
ke daerah-daerah.
3. Tim Delta: Mengurusi semua perlengkapan kampanye, terutama
atribut kampanye. Dikomandani oleh mantan Asisten Logistik Panglima TNI,
Mayjen (Purn.) Abikusno.
4. Tim Echo: Tim siluman yang tidak terdaftar secara
resmi ini menjalankan fungsi intelijen untuk mendongkrak suara Partai
Demokrat di daerah-daerah. Tim ini ramping, hanya seorang pemimpin di setiap
kabupaten dan kota. Pada hari pemungutan suara, tim pendukung ini
berkonsentrasi memperkuat para saksi di TPS, dengan memberi mereka upah Rp
100 ribu per orang. Untuk Provinsi Yogyakartasaja, tim ini menyiapkan
anggaran Rp 1 milyar. Tim ini dipimpin oleh mantan Panglima TNI Marsekal
(Purn.)
Djoko Suyanto.
5. Tim Foxtrot: Konsultan komunikasi politik yang
secara khusus direkrut oleh Partai Demokrat. Lebih dikenal dengan nama Bravo Media Center (BMC), yang diresmikan hari Senin, 23 Februari 2009
di Jalan Teuku Umar No. 51, Jakarta Pusat, dan diasuh oleh Zulkarnain (Choel)
Mallarangeng42), CEO Fox Indonesia. Perusahaan konsultan komunikasi politik
milik Choel dan Rizal Mallarangeng ini menangani media campaign SBY,
termasuk iklan seharga Rp 500 juta di harian Kompas.
Adik Alfian Mallarangeng, juru bicara kepresidenan dalam kabinet lalu,
dibantu oleh General Manager Kahfi Siregar, Senior Manager Media dan PR Amalia
Kartika. Mulai Senin, 1 Juni 2009, BMC diubah menjadi Kantor Pusat Tim
Pemenangan SBY-Boediono, yang diketuai oleh M. Hatta Rajasa dengan wakil
Djoko Suyanto, mantan Panglima TNI.
6. Gerakan Pro-SBY (GPS): Dideklarasikan Selasa, 21
April 2009, dengan Ketua Umum, Marsekal (Purn.) Suratto Siswodihardjo. Mantan
Kapolri Jenderal Polisi (Purn.)
Sutanto (Komisaris Pertamina) duduk sebagai Ketua
Dewan Pembina GPS, dan mantan Kaster TNI Letjen (Purn.) Agus Widjojo menjabat
sebagai Penasehat. Anggota-anggotanya yaitu mantan KSAU Marsekal (Purn.)
Herman Prayitno, mantan Kasum TNI Letjen (Purn.) Suyono, Menkes Siti Fadilah
Supari, dan Menhut MS Kaban. GPS punya 460 cabang di 33 provinsi. Karena GPS
bukan tim pemenangan resmi SBY, maka Partai Demokrat tidak menarik Sutanto dari
tim sukses ini, karena dianggap tidak melanggar UU No. 42 /2008 tentang
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 41 Ayat 2 melarang pejabat BUMN
dan BUMD ikut sebagai pelaksana kampanye dengan sanksi penjara maksimal 12
bulan dan denda maksimal Rp 60 juta.
7. Jaringan Nusantara: Digerakkan oleh Andi Arief,
mantan aktivis mahasiswa UGM (Komisaris PT Pos), Aam Sapulete (Komisaris PTPN
VII Lampung), dan Harry Sebayang (Komisaris PTPN III Sumatera Utara). Mereka
menjadi aktivis mahasiswa di Yogyakarta, sewaktu SBY menjadi Danrem. Akibat
sorotan Bawaslu dan gerakan prodemokrasi,mereka bertiga melepaskan jabatan
mereka sebagai komisaris BUMN, agar tidak dianggap melanggar UU No. 42/2008
Pasal 41 ayat 2.
8. Koalisi Kerakyatan: Dipimpin oleh Jumhur Hidayat,mantan
Sekjen Partai Daulat Rakyat (PDR) sewaktu partai itu diketuai oleh Adi
Sasono, Menteri Koperasi & UKM di
era Presiden B.J. Habibie. Di era SBY-JK, ia diangkat
menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan (BNP2) TKI. Koalisi
ini meliputi Dewan Tani, HNSI,
dan Gaspermindo (Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia),
dan didukung oleh mantan Kepala BIN Syamsir Siregar. Walaupun Jumhur pejabat
pemerintah, ia tidak ditarik dari tim sukses SBY-Boediono, karena tidak terdaftar
secara resmi.
9. Tim Romeo: Menjalin komunikasi dengan rakyat.
Segala kebijakan SBY yang dianggap berhasil disosialisasikan kelompok yang
dipimpin Mayjen (Purn.) Sardan Marbun.Tim ini juga mengurus PO Box 9949 dan
SMS 9949.
10. Tim Sekoci: Seperti tim Echo, tim ini menjalankan
fungsi intelejen dengan mendata tokoh masyarakat, pengusaha,tokoh agama,
tokoh perempuan, petani, dan nelayan.
Sekoci dibentuk menjelang pemilu legislatif 2004
untuk kepentingan politik SBY. Hampir 90% personil tim ini pensiunan tentara,
di antaranya Letjen (Purn.) T.B.Silalahi (anggota Wantimpres), Mayjen (Purn.)
Soeprapto (Komisaris Utama PT Indosat), Mayjen (Purn.) Djali Yusuf, Amir
Sembiring, Irvan Edison, dan Max Tamaela (Komisaris PT Hutama Karya). Di luar
pensiunan tentara, tim itu beranggotakan sejumlah pengusaha dan pelaku
bisnis, di antaranya Teddy Tohir (pendiri Astra) dan anaknya, Boy Garibaldi
Tohir (Adaro), Robbyanto Budiman (Wahana Makmur Sejati), Patrick Waluyo
(Northstar Pasifi k), serta Frans Kansil (Unilever). Ada juga politikus
seperti Yahya Ombara (Komisaris PT Kereta Api Indonesia). Sewaktu pertama
kali dibentuk, Sekoci terpisah dari tim kampanye SBY-JK yang dipimpin M. Ma’rruf.
Saat ini Tim Sekoci bergerak di bawah pimpinan Soeprapto.
Tahun 2006, tim ini berubah wujud menjadi lembaga swadaya
masyarakat dengan nama Sekoci Indoratu-kependekan
dari Indonesia Raya Bersatu. Lembaga itu
menempati gedung tiga lantai di kompleks kantor
Otoritas Asahan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Rapat-rapat konsolidasi
sejak medio Oktober 2008 berlangsung di
kantor ini. Rabu, 10 Juni 2009, Soeprapto, Max
Tamaela, dan Yahya Ombara ditarik dari tim sukses ini oleh Ketua Timkamnas
SBY-Boediono, M. Hatta Rajasa, setelah
Bawaslu dan berbagai kalangan mengecam pengangkatan komisaris-komisaris
BUMN dalam tim-tim sukses para capres dan cawapres.
11. Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam: Didirikan
tahun 2005 untuk merangkul pemilih dan calon pemilih yang beragama Islam dan
dibina oleh Sespri Presiden, Brigjen Kurdi Mustofa, Sekretaris Kabinet Sudi
Silalahi, dan Habib Abdul Rahman M. al-Habsyi. Yayasan ini memiliki cabang di
33 provinsi, dan bekerjasama dengan sejumlah ormas Islam setempat, seperti
Al-Washliyah dan Tarbiyah Islamiyah di Sumatera dan Darul Da’wah Wal-Irsyad
di Sulawesi. Ketua Majelis Dzikir SBY Sumatera Utara, Marahalim Harahap,juga
Wakil Ketua PWNU Sumatera Utara.
12. Modernisator, adalah gerakan profesional muda
yang membangun jaringan dengan sejumlah pengusaha terkemuka di Indonesia, dan
baru berdiri tahun 2008.
Pelopornya adalah Dino Patti Djalal, Lin Che Wei,
Emirsyah Satar, Sandiago Uno, Bernhard Subiakto, Chrisma Albanjar, Dini
Purwono, Zaenal Budiyono, M. Chatib
Bisri, dan Marko Kusumawijaya. Di antara mereka yang punya
koneksi yang kuat di kalangan pengusaha adalah Sandiago Uno dan Emirsyah
Satar. Di antara pengusaha
yang berhasil ditarik ke kubu SBY-Boediono di
antaranya Chaerul Tanjung, Anindya Bakrie, dan Taufik Rahzen.
Salah seorang pengusaha keturunan Tionghoa yang mendukung
pasangan SBY-Boediono adalah Alim Markus, pemilik Maspion Group. James Riady
dengan Grup
Lipponya juga seorang pendukung yang kuat,
sampaisampai menggunakan pengaruhnya dalam sebuah surat kabar harian untuk
mencegah pemuatan tulisan-tulisan yang kritis terhadap Partai Demokrat. Namun
yang sejak awal sudah mendukung SBY adalah Siti Hartati Murdaya Poo, pemilik
Grup CCM (Central Cipta Murdaya), yang telah menyediakan kantor di Lantai 8
Gedung CCM, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, setelah SBY diberhentikan oleh Presiden
Megawati Soekarnoputri. Mayjen (Purn.) Djali Yusuf, salah seorang penggagas
tim Sekoci, mengakui timnya mendekati Hartati yang juga Ketua Walubi agar bisa
memenangkan SBY di kalangan umat Buddhis waktu Pemilu 2004. Pengelola Arena
Pekan Raya Jakarta ini juga
berulangkali menyediakan gelanggang promosi bisnisnya
sebagai tempat penyelenggaraan Rapimnas Partai Demokrat, 8-9 Februari 2009.
Ketika itu Hartati mengenakan jaket biru Partai
Demokrat,dan duduk di barisan terdepan, sebaris dengan SBY, Ani Yudhoyono,
dan Hadi Utomo. Selanjutnya, dalam daftar tim kampanye SBY-Boediono yang
ditandatangani Hatta Rajasa, nama Hartati masuk sebagai Wakil Koordinator Operasi
I. Dia masuk sebagai wakil tim relawan tim
sukses SBY. Tak hanya itu, saat penyusunan Kabinet
SBY II, namanya juga kencang berhembus sebagai kandidat menteri (Forum Keadilan,
29 Nov. 2009: 14).
13. Tim siluman yang bekerja untuk memenangkan ketiga
pasangan capres dan cawapres, sulit diatur. Pola kerjanya mirip operasi intelijen
dengan dukungan dana tidak terbatas. Tim yang dipimpin oleh mantan Panglima
TNI Marsekal (Purn.) Djoko Suyanto
tidak dilaporkan ke KPU ini berpotensi mengelola dana ilegal, yang jauh lebih
besar dari pada dana yang dikelola tim resmi. Ketua Bidang Politik DPP Partai
Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan, kehadiran tim siluman tidak mungkin
dilarang. “Tim ini ada yang lahir di Jakarta dan di daerah. Yang
begitu kami tidak atur. Tidak ada urgensinya mendata secara khususkarena itu
adalah bagian dari inisiatif masyarakat,” katanya kepada Lampung Post, 18
Mei 2009.
|
Antara tahun 2005-2006, telah didirikan dua yayasan yang berafiliasi ke SBY, yakni Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam yang didirikan tahun 2005 dan berkantor di Tebet,Jakarta Selatan, tapi selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dzikirnya di Masjid Baiturrahim di Istana Negara; serta Yayasan
Kepedulian Sosial Puri Cikeas, disingkat Yayasan Puri Cikeas,yang didirikan tanggal 11 Maret 2006 di kompleks perumahan Cikeas Indah (lihat Lampiran 2: Susunan Pengurus Yayasan Puri Cikeas).
|
Lampiran 2
SUSUNAN DEWAN PENGURUS
YAYASAN PURI CIKEAS
PERIODE 2006 - 2011
Dewan
Dewan Pembina
Ketua : Ir. Jero Wacik, S.E.
Wakil Ketua : Sofyan Basir
Anggota : Anna Karmini
Anton Sukartono
Budi Sartono
Dewan Kehormatan
Ketua : Prof. Dr. Sukamdani Sahid G. Sarjono
Anggota : Tanri Abeng, M.B.A.
Dewan Pengawas
Ketua : Glen Glenardi
Anggota : Diah Martiningsih
Zuwanna C. Gumanti, SH, M.Kn
Dewan Penasihat
Ketua : Jenderal (Purn.) Subagyo H.S.
Anggota : Komjen POL Didi Widayadi
Mayjen TNI Bambang Sutedjo
Ir. Lendo Novo
Dr. Ir. Bambang Susantono
Sugijanto
Arief Prawiro
Ir. Harsudi Supandi
John Robert Benson
Pengurus
Ketua Umum : Drs. Suratto Siswodihardjo
Wakil Ketua Umum : Letjen (Purn) Agus Widjojo
Sekretaris Jenderal : Ir. Himawan Arief , M.T.
Bendahara Umum : Emil Abeng, M.B.A.
Wakil Sekjen : Ir. Yogi Pratomo
Direktur Eksekutif : Ir. Turino Yulianto
Bidang Sosial
Ketua : Adjie Massaid
Anggota : Neti Dadi Hariadi
Sri Tedi Rusdi
Denny
Imam
Bidang Kesehatan
Ketua : Dr. Eddy Suharso, M.Kes.
Anggota : Dr. Abdul Razak
Dr. Seto Hanggoro
Bidang Penanggulangan Bencana Alam
Ketua : Pirton Raul Hutagalung
Anggota : Roy Ilham
Nungki
Bidang Dana dan Pembinaan Usaha
Ketua : Ir. Hariadi Budi Sukamdani, M.M.
Anggota : M. Arsjad Rasjid Prabu M.
Kiki Abdurahmani
Suryanto
Benny Hutahayan
Bidang Hukum dan HAM
Ketua : Irfan Melayu, S.H., LLM
Anggota : Andi Natanael, S.H.
Bidang Pendidikan
Ketua : Indra Utama Tahir
Anggota : Sunarto Ponirin
Bidang Lapangan Kerja
Ketua : Ir. Bambang Esti Martono, M.M.
Anggota : Gabriele Trivastono
Andi Taufan
Bidang Litbang dan Iptek
Ketua : Salahuddin
Anggota : Ir. Raswari
Bidang Antar Lembaga
Ketua : Jimmy M. Rifai Gani
Anggota : Muhammad Akhir
Pranoto Hartowidjojo
Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan
Pengembangan
Wilayah Tertinggal
Ketua : Ir. Rudi Tavinos
Anggota : Dr. Ir. M. Ali Ashat
Ir. Heru Dewanto
Isnaizal Manti
Bidang SDM
Ketua : Drs. Muhammad Tau k
Anggota : George Nicholas
Yahya Ruhiya
Bidang Publikasi dan Media
Ketua : Teddy Robinson
Anggota : Agung Prawoto
Kristuadji
Legopranowo
Angelina
Sondakh
Nico
Siahaan
Ditetapkan di : Cikeas, Bogor
Pada tanggal : 11 Maret 2006
|
Edhi Baskoro Yudhoyono, putra bungsu SBY dan Ny. Ani Yudhoyono, menjabat sebagai salah seorang Sekretaris Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam, dan Hartanto Edhie Wibowo,adik bungsu Ny. Ani Yudhoyono (lihat Box II: Dinasti Sarwo Edhie Wibowo) sebagai salah seorang bendahara.
Menjelang Pemilu 2009, yayasan penopang kekuasaan SBY bertambah satu: Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian (YKDK), yang dipimpin oleh Arwin Rasyid. Empat orang anggota Dewan Pembinanya sudah masuk ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, yakni Djoko Suyanto, Purnomo Yusgiantoro, Sutanto, dan MS Hidayat (lihat Lampiran 3a: Visi, Misi, dan Struktur Pengurus YKDK; Lampiran 3b: Kegiatan YKDKI; Lampiran 3c: Mitra-mitra YKDK).Yayasan ini dikelola oleh orang-orang yang punya banyak pengalaman di bidang perbankan. Ketua Umumnya, Arwin Rasyid, Presiden Direktur CIMB Bank Niaga, sedangkan Bendahara Umumnya, Dessy Natalegawa. Dessy adalah adik kandung Menlu Marty Natalegawa yang sudah diproyeksikan akan diangkat menjadi Menlu dalam KIB II (Gatra, 28 Okt 2009:
16). Mereka tidak perlu lagi bingung memikirkan penggalangan dana (fund raising) bagi yayasan ini, yang telah mendapat kucuran dana sebesar US$ 1 juta dari Djoko Soegiarto Tjandra, pemilik Bank Bali dan buron kelas kakap BLBI (Vivanews, 2 Okt. 2009; Mimbar Politik, 7-14 Okt. 2009: 10-11).
Yayasan Puri Cikeas, Yayasan Majelis Dzikir SBYNurussalam, dan Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian punya beberapa ciri yang sama. Ketiga yayasan itu tidak dipimpin oleh SBY sendiri, tapi oleh orang-orang dari inner circlenya. Pola operasinya sama, memadu kedermawanan dengan mobilisasi dukungan politik dan ekonomi. Sejumlah perusahaan pendukung ketiga yayasan itu bukannya tidak mengharapkan keuntungan. Padahal, jangkauan kedermawanan ketiga yayasan itu membutuhkan dana yang sangat besar. Lagi pula, hasil audit ketiga yayasan itu oleh auditor publik yang betul-betul independen, belum pernah dilaporkan ke parlemen dan media massa.
Soalnya, ketiga yayasan itu melibatkan sejumlah Menteri dan staf harian Presiden, serta menguasai dana milyaran rupiah.
Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam tadinya melibatkan tiga orang Menteri (Hatta Rajasa, Sudi Silalahi, dan M. Maftuh Basyuni, yang tadinya Menteri Agama) sebagai Pembina, serta Brigjen Kurdi Mustofa, Sekretaris Pribadi Presiden SBY, sebagai Pengawas. Kegiatan yayasan ini telah menelan dana yang
sebagian mungkin berasal dari anggaran negara. Misalnya, dana untuk kegiatan zikir dan doa di Masjid Baiturrahim di Kompleks Istana Negara di akhir 2007 dan 2008, yang diikuti antara 3000 dan 4000 jemaah. Setelah selesai berdoa, mereka diundang makan malam di Istana Negara (Kompas, 31 Des. 2007;
Tempo, 13 Jan. 2008: 34).
Biaya makan malam ribuan jemaah zikir itu mungkin dapat diambil dari anggaran rutin kepresidenan yang telah disetujui oleh DPR-RI. Tapi bagaimana yayasan ini mensponsori biaya ibadah umroh bagi lima rombongan ulama (@50 orang per rombongan) di mana setiap orang menelan biaya seribu real (Antara News, 16 Sept. 2008; Masayok 2008; website majelis dzikir)? Boleh jadi, selain dari uang rakyat, melalui anggaran
bersambung..................................
No comments:
Post a Comment